Jumat, 20 Juni 2014

Ini tentang Pasar, Pak Wali! (Surat Terbuka untuk Walikota Padang)

OLEH Deddy Arsya
Kemacetan di Jalan M Yamin Padang
Bapak Walikota yang baik. Surat ini akan saya tulis tanpa basa-basi. Semoga Bapak punya waktu dan senang membacanya.
Ayah saya seorang pedagang, ibu saya pedagang, kakek dan buyut-buyut saya juga punya sejarah berniaga. Saya bangga menjadi anak pedagang, saya bangga dilahirkan dari keluarga kaum saudagar. Saya bangga menjadi bagian dari orang yang tidak tunduk pada tuan mana pun. Saya pun bercita-cita menjadi bagian dari mereka kelak, dari mereka yang berdiri di kaki mereka sendiri.

Saya ingin melanjutkan sejarah puak saya sebagai orang Minang, sejarah orang-orang Minangkabau yang kreatif dan mandiri. Sejarah orang-orang yang membawa karavan-karava ke pantai timur dan ke pantai barat di abad ke-17-18 memperdagangkan lada dan emas. Sejarah orang-orang yang membawa garam dan ikan kering ke pekan-pekan daratan tinggi pada abad sebelum itu dan setelahnya. Sejarah orang-orang yang memikul kopi dan tembakau ke kota-kota pesisir pantai timur maupun barat. Saya bangga menjadi pewaris puak yang hidup dari berdagang.
Sejarah kita, Bapak Walikota, memang adalah sejarah yang digerakkan oleh mereka, kaum pedagang itu. Lalu lintas merekalah yang mewarnai sejarah bangsa ini, puak yang bernama Minangkabau ini. Kaum pedagang pulalah salah satu pilar yang menjadi pendukung utama dari gerak maju Minangkabau ini, dari derak-berputarnya sejarah puak ini. Bapak Walikota boleh menyepelekan mereka sekarang, tapi kota ini tak akan jadi kota seperti sekarang tanpa mereka. Kota ini akan menjadi kota mati tanpa pedagang. Nasionalisme, Pak, di masa lalu digerakkan oleh koran-koran yang diterbitkan atas bantuan kaum pedagang. Generasi intelektual yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita ini, Pak, adalah juga hasil didikan sekolah-sekolah yang didanai wakaf dari para pedagang. Dan rapat-rapat akbar yang acap diadakan menentang kekuasaan kolonial di Sumatra Barat ini, Bapak Walikota, disponsori para pedagang juga. Masjid besar Muhamadiyah itu, Pak, berdiri atas wakaf pedagang pasarraya Padang. Tidak dari zakat yang Bapak kumpulkan dari gaji pegawai pemerintah!
Tidak, tidak, Bapak mungkin tidak suka membaca sejarah. Ah, sejarah, memang tidak lagi berguna bagi kota yang selalu menatap ke depan, menuju kegemilangan pembangunan. Bapak Wali yang bijak, pembangunan kadang seperti “babi luka”, yang tanpa ampun hanya bisa menyeruduk ke depan. Ia nyaris tak pandai lagi menengok ke belakang sedikit pun. Ia tanpa ampun dan tanpa merasa berdosa juga bisa menebas apa saja, bahkan hak hidup orang yang ada di depannya.  
Begitulah Orde Baru, Pak, mengajarkan kepada kita makna pembangunan yang telah dijalankannya. Sayang, Bapak tidak belajar dari sejarah. Kota-kota Orde Baru adalah kota-kota yang menggeliat menawarkan modernisasi tanpa ampun, pembangunan di segala bidang yang tak terpermai: mall-mall didirikan, supermarket tegak, dan itu dibangun di sisa reruntuhan pasar-pasar tradisional, di bekas-bekas lapak yang digusur, Pak. Dan orang Minangkabau, Pak, para perantau kita itu, yang memang kebanyakan bergerak di sektor ekonomi mikro (menjadi pedagang kecil atau pedagang kaki lima) tersingkir perlahan-lahan akibat geliat pembangunan itu. Mereka disingkirkan langsung atau tidak. Pasar-pasar tradisional yang menjadi basis kegiatan ekonomi mereka dibakar secara konspiratif atas nama peremajaan, di atasnya kemudian ditegakkan mall-mall dan superplasa.
Kata ‘teratur’ dan ‘tertib’ adalah harga mati bagi Rezim Orde Baru, Pak, atau rezim otoriter manapun barangkali. Orde Baru memang rezim militeristik yang tidak akan pernah bisa mentolerir yang ‘tak tertib’ sedikit pun, yang berbaris pesong dan siap tak lurus. Rezim yang militeristik memang begitu. Dan pasar tradisional bagi mereka adalah ketak-tertiban itu, Pak Wali. Pedagang kecil lebih acap sebagai musuh ketimbang teman bagi pemerintah yang seperti itu. Sebab pasar seperti itu memang prototipe yang tidak tertib, tidak terbit bersoal harga, tidak tertib bersoal lajur, tidak tertib karena di sana lapak-lapak tidak resmi bermunculan, pegadang-pedagang kaki lima berdatangan tidak tercatat daftar pembayaran restribusi. Tapi, di tengah ketidak-tertiban itulah jutaan hidup dipergulirkan, ratusan ribu keluarga mencari peruntungannya. Ketidak-tertiban itu memberikan kita makna, bahwa manusia adalah makluk yang berdinamika, yang tidak selalu bisa dibentuk lurus tanpa pencong. Dari sana pula kita diajarkan satu kearifan: tawar-menawar, apa yang menjadi ciri dari keminangkabauan kita selama ini, bukan, Pak?
Tawar-menawar pada prinsipnya adalah tanpa paksaan, tak ada sesuatu yang bisa dipaksakan kepada sesuatu yang lain. Kita membeli karena kita senang, kita pun menjual karena senang. Jika salah-satunya tidak senang, sepakat tidak ada. Jual-beli adalah soal bersepakat, suka sama suka, dan itu diawali dari tawar-menawar. Tawar-menawar, Pak Wali, adalah diplomasi, musyawarah!  Bukan pemaksaan kehendak.
Ah, tidakkah Bapak lebih suka yang tertib, yang modern: mall, supermarket, plaza? Sebab di sana, tak ada tawar-menawar memang, yang  ada hanya harga yang dijatuhkan, yang ditetapkan ‘dengan paksa’. Orang bilang: itu semata “titik dari atas”, tidak “bertangga turun berjenjang naik”. Di tengah harga yang ditetapkan dari ‘atas’ itu, tawar-menawar menjadi mustahil, musyawarah tak akan perlu antara pedagang dan pembeli, diplomasi menjadi lesap tiada arti. Sebab, harga telah tercantum, baku, tetap, dari ‘atas sana’, terpatri, begitu kan, Pak Wali?
Nah, dalam konteks politik, prinsip yang tanpa tawar-menawar itu lebih dekat kepada prinsip totarianisme-otoritarianisme. Pas untuk penguasa diktator, tidak untuk negeri yang masyarakatnya egalitarian-demokratis seperti Minangkabau ini!
Saya ingin menjadi orang yang mandiri seperti yang diajarkan kakek-buyut saya, Pak Wali, yang diajarkan inyiak-inyiak saya dahulu. Tidakkah Pak Wali sendiri pernah mengatakan, jangan berharap lagi jadi pegawai, sebab dunia birokrasi kita sudah seperti ayam buras yang gendut tapi lamban, seperti babi putih tambun yang gemuk tapi malas bergerak. Maka saya ingin melanjutkan tradisi keluarga saya, Pak Wali, menjadi pedagang. Saya ingin mandiri tanpa bertuan pada siapa pun. Saya ingin hidup dari usaha saya sendiri. Saya pupuk cita-cita untuk berwirausaha itu. Saya ikuti pelatihan-pelatihan di kampus-kampus, saya baca buku kiat usaha. Bapak Wali tahu SSM, Silaturrahim Saudagar Minang, yang diadakan setiap tahun itu? Juga saya ikuti. Di sana orang mendiskusikan bagaimana agar orang-orang Minangkabau menumbuhkan kembali minat berwirausaha di kalangan generasi mudanya, memunculkan kembali jiwa dagang yang selama ini telah meredup-hilang dihancurkan zaman, menjemput masa silam yang gilang-gemilang di mana kita pernah berjaya dalam dunia niaga.
Tapi, Bapak Walikota yang terhormat, betapa tidak ada harganya semua itu sekarang, kini, di sini, di kota ini, kota yang di masa silam adalah bandar dagang, pusat niaga terkenal di patai barat Sumatera—dalam buku sejarah mana pun Bapak baca. Bagaimana jiwa dagang akan muncul di kalangan generasi muda seperti kami ini jika di depan mata kami pedagang-pedagang ditembaki dengan water canon, dipukul rotan dan pentungan polisi dan pamongpraja? Saya bertanya, Bapak yang bekas prajurit laut, bisakah semangat dagang itu menggelora jika di mata kepala sendiri, kaum pedagang yang kami bercita-cita hendak seperti mereka, dihina-dinakan sedemikian rupa, dihancurkan ruang hidupnya?
Ayah saya pedagang, ibu saya pedagang. Pak Wali, saya tidak ingin jadi pedagang! Minangkabau bangsa pedagang, Padang kota niaga, saya malu menjadi bagian dari itu semua! Saya ingin jadi pegawai negeri yang hidup enak tanpa ditembak!

Salam   

Tidak ada komentar:

Posting Komentar