Senin, 25 Februari 2019

Keluarga Harus Siap Tas Siaga

Wawancara dengan Badrul Mustafa
Senyampang terjadi gempa bumi dengan durasi (rentang waktu) lebih 30 detik, pilihan terbaik bagi masyarakat yang berada di zona merah pesisir pantai ialah menyiapkan diri untuk evakuasi, baik vertikal maupun horizontal, dengan membawa ransel yang telah disiapkan. Manfaatkan semaksimal mungkin “waktu emas” (golden time) yang terbatas itu unrtuk mengevakuasi diri. 

Berikut wawancara mendalam saya dengan Badrul Mustafa, salah seorang ahli gempa dan pengajar Fakultas Teknik Unand dan alumnus Jurusan Tectonics-Geodynamics di Universit√© Pierre-et-Marie Curie (PARIS-VI, Jussieu).  Selamat membaca.
Para ahli gempa memprediksi soal ancaman zona patahan raksasa di segmen Kepulauan Mentawai yang bisa melepas energinya dengan kekuatan mencapai magnitudo gempa (M) 8,8 dan diikuti tsunami besar. Bagaimana Anda menilai dan menjelaskan ini, terus apa yang harus dilakukan pihak pemerintahan di Sumatera Barat?
Megathrust Mentawai merupakan hasil dari subduksi lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah Mentawai dan Sumatera. Subduksi ini mengakumulasi energi yang dapat melepaskan gempa sewaktu-waktu. Ada dua segmen di megathrust Kepulauan Mentawai yakni, Segmen Siberut dan Segmen Sipora-Pagai. Dari kedua segmen ini biasanya keluar gempa sangat besar, diprediksi sekitar M 8.8 SR dengan periode ulang (siklus) 200 tahun sampai 250 tahun.
Segmen Sipora-Pagai sudah terulang periodenya. Dulu tahun 1833 terjadi gempa sekitar M 8.7 di Segmen Sipora-Pagai ini. Periode ulang berikutnya tidak keluar sekaligus tapi dimulai 12-13 September 2007 dengan kekuatan M 8,4, 7,2, dan 7,9, dan berakhir 25 Oktober 2010 dengan kekuatan M 7,9.
Tiga gempa 2007 ini tidak menimbulkan tsunami tapi sisanya di tahun 2010 justru menimbulkan tsunami. Nah, di Segmen Siberut, gempa tahun 1797 belum keluar energinya. Kecuali di pinggir segmen ini, yakni pada tanggal 30 September 2009 dengan kekuatan M 7,9. Itu baru sepertiganya kira-kira. Jadi, masih ada kira-kira dua per tiga lagi energinya yang belum keluar, yang jika keluar bisa menghasilkan gempa berkekuatan sekitar M 8,8.
Pemerintah tentu saja dituntut untuk melakukan mitigasi agar kalau terjadi gempa besar tersebut risiko dapat diminimalisir.
Dalam mitigasi bencana, masyarakat lebih siap menghadapi bencana daripada pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman terjadinya bencana gempa bumi yang melanda Sumatra Barat sebelumnya, bagaimana penilaian Anda?
Tidak juga menurut saya. Pemerintah memang belum tuntas dalam mempersiapkan fasilitas untuk evakuasi atau untuk menghadapi risiko gempa. Upaya kesiapsiagaan ini terus dilakukan pemerintah tapi masyarakat pun masih banyak yang belum siap. Menurut pengamatan saya antusiasme masyarakat masih rendah, masih kurang dari 50% dalam kesiapsiagaan bencana. Ini artinya, kesadaran mitigasi bencana belum menyeluruh.
Ada yang mengatakan, pemerintah tidak memiliki manajemen dan strategi mitigasi kebencanaan sehingga apa yang dilakukan dalam pra dan setelah bencana, belum tersusun secara sistematis. Penanganan bencana masih tampak sporadis, apa yang ingin Anda katakan tentang ini?
Memang betul. Karena itulah pemerintah provinsi terus melakukan koordinasi dengan semua pemko/pemkab melalui BPBD-nya untuk meningkatkan manajemen dan strategi tersebut. Apalagi pemerintah pusat melalui BNPB dengan pimpinannya yang baru (Kepala BNPB Doni Monardo-red) sudah memberikan arahan agar Pemprov Sumbar dan pemko/pemkab melakukan percepatan mitigasi, agar bila potensi gempa itu keluar dalam waktu dekat ini risiko tidak besar.
Ada 7 pemerintah daerah di Sumatera Barat yang berada di jalur pesisir tapi dinilai kurang berkoordinasi menghadapi ancaman bencana gempa bumi dan tsunami?
Ada tujuh kota/kabupaten di Sumbar yang berpotensi terdampak tsunami. Sebetulnya koordinasi itu sudah ada dan sudah pernah dilakukan dua kali simulasi, salah satunya yang besar yakni MM Direx (Mentawai Megathrust Disaster Reduction Exercise) tahun 2012, yang saat itu bahkan melibatkan 18 negara asing. Tapi koordinasi antartujuh pemerintah kota/kabupaten itu memang harus ditingkatkan.
Lalu sejauh mana Anda melihat peran OPD dan institusi semisal BPBD, Pusdalops Provinsi Sumatera Barat terkait menyikapi peringatan kepala BNPB itu, dan juga peran kampus dalam hal ini?
Sejak peringatan dan arahan diberikan oleh Kepala BNPB Doni Monardo, Pemerintah Provinsi Sumbar sudah membentuk tim yang terdiri dari semua unsur yang diminta oleh Kepala BNPB tersebut. Sejumlah akademisi dari beberapa perguruan tinggi juga ikut di dalamnya. Sekarang tim sedang menyusun upaya mitigasi fisik/struktural dan nonfisik, mulai dari alat pendeteksi tsunami yang akan dipasang di laut, TES (tempat evakuasi sementara atau selter) dengan berbagai model, penyiapan jalur untuk evakuasi horizontal, dan lain sebagainya.
Apa langkah pertama kali dilakukan masyarakat jika terjadi gempa melebihi Magnitudo (M) 7?
Jika gempa dengan skala seperti itu terjadi dengan durasi lebih dari 30 detik, maka masyarakat yang berada di zona merah harus siap-siap untuk evakuasi, vertikal atau horizontal dengan membawa ransel atau tas siaga bencana yang sudah disiapkan sebelumnya. Masyarakat harus dapat memanfaatkan golden time yang tidak banyak itu untuk evakuasi.
Melihat besarnya risiko dan dampak gempa pada 30 September 2009 lalu di Sumatra Barat, terkesan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, dan kewaspadaan terhadap bencana belum maksimal. Apakah statemen ini bisa diterima?
Betul. Itulah yang terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumbar bersama pemko/pemkab melalui BPBD masing-masing, yakni melakukan sosialisasi dan simulasi menghadapi gempa dan tsunami dengan menggandeng para pakar kebencanaan dan LSM yang bergerak di bidang ini. Sosialisasi dan simulasi ini bertujuan agar masyarakat tidak panik dalam merespons gempa dan tsunami, serta tahu cara-cara evakuasi yang baik.
Peringatan dini juga tak bekerja efektif sehingga kepanikan semua pihak saat gempa melanda, dan juga ada misinformasi dan keterlambatan keluar informasi dari lembaga berwenang BMKG.
Ada beberapa penyebab. Misalnya rusak atau hilangnya peralatan pendeteksi tsunami atau buoys dan alat lainnya. Kemudian juga, dalam kejadian tsunami di Selat Sunda, misalnya, menurut BMKG merupakan silent tsunami. BMKG selama ini hanya bekerja untuk tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi.
Tentang Badrul Mustafa
Dr Badrul Mustafa Kemal, DEA, demikian nama lengkap ditulis merupakan dosen di Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Andalas Padang, dan juga salah seorang pakar gempa Indonesia. Ia telah banyak menulis hasil riset mengenai lingkungan hidup dan kegempaan. Karya-karyanya banyak dijadikan rujukan dalam penanganan bencana.
Badrul menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung pada 1984. Ia mendapatkan gelar magister dari Universitas Bordeux I dan doktor di Universitas Pierre et Marie Curie, keduanya di Prancis.
Ia menyebut Sumatera Barat sebagai “malnya bencana” maka untuk menanganinya dibutuhkan keahlian. “Salah menata dan membangun kearifan masyarakat akibatnya fatal,” katanya.
Pewawancara Nasrul Azwar


Tidak ada komentar:

Posting Komentar