Tampilkan postingan dengan label MANTAGI NASRUL AZWAR. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label MANTAGI NASRUL AZWAR. Tampilkan semua postingan

Selasa, 19 Agustus 2014

RUU Kebudayaan Penting untuk Ditolak

OLEH Nasrul Azwar
Tinggal di Padang

Hasil keputusaan Panitia Kerja (Panja) Komisi X DPR RI yang dirilis pada Januari 2014 terhadap Rancangan Undang-Undang Kebudayaan (RUU Kebudayaan) tak banyak perubahan substantif.
Pasal-pasal yang dinilai kontroversial, masih bertengger. Seperti Pasal 59 sampai dengan Pasal 62 tentang Pranata Kebudayaan dan SDM Kebudayaan, pasal 74 sampai dengan pasal 82 tentang pengendalian kebudayaan, dan Pasal 91 yang menyinggung soal pembentukan komisi perlindungan kebudayaan.

Rabu, 16 Juli 2014

Menyimpang dari Tujuan, Hapus Pekan Budaya Sumbar

OLEH Nasrul Azwar
Foto www.ranahberita.com 
Pekan Budaya Sumatera Barat yang telah digelar pada 20 Juni 2014 lalu, berbeda dengan pelaksanaan pekan-pekan budaya sebelumnya. Pembukaan yang dilangsungkan di halaman Kantor Gubernur pada sore itu, menampilkan berbagai seni kreasi dan pameren patung. Malamnya, digelar berbagai seni pertunjukan di Teater Utama Taman Budaya Sumatera Barat.

Senin, 28 April 2014

Doa dari Taeh Baruah untuk Chairil Anwar

OLEH Nasrul Azwar
Rumah bako (orang tua laki-laki Chairil Anwar)
Malam hening. Gemericik hujan gerimis melembabkan tanah nagari kecil itu, yang jaraknya lebih kurang 8 km dari pusat Kota Payakumbuh atau 150 km dari Kota Padang.
Gerimis tak juga reda, namun puluhan majelis taqlim anak nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuah, Kabupaten Limapuluhkota, dengan khusuk melantunkan doa-doa dan ayat Yasin untuk alharmum Chairil Anwar, sastrawan besar Indonesia, yang orangtuanya berasal dari nagari itu, pada Sabtu (28/5/2005).

Sabtu, 19 April 2014

Minangkabau Merayakan Globalisasi

OLEH Nasrul Azwar

Perbincangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kebudayaan Minangkabau—katakanlah itu seni tradisi Minangkabau—kerap berarti berbicara mengenai tatanan masyarakat dengan struktur  sosial, nilai-nilai, norma tradisional yang sebagian masyarakat masih membayangkan sesuatu yang ideal dan asli. Tatanan masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat dengan sistem kekerabatan matrilineal dan bahkan dalam batas tertentu, sistem politik matriarki, sedangkan norma-norma dan nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam berbagai bentuk ekspresi kabahasaan seperti pepatah petitih, pantun, dan cerita lisan berupa kaba (Faruk dalam Minangkabau di Persimpangan Generasi: 2007).

Selasa, 08 April 2014

Bahaya Laten Investasi Politik



OLEH Nasrul Azwar
pemilu.okezone.com

Pemilihan umum untuk anggota calon legislatif dan DPD akan dilangsungkan 9 April 2014. Ini pesta politik tercatat penting dalam sejarah bangsa ini. Selain penting, dana yang digelontorkan cukup besar. Diperkirakan, uang yang dikucurkan para calon mencapai Rp115 triliun. Ada sekitar 200 ribu calon di seluruh Indonesia yang memperebutkan 19.699 kursi di 2.471 daerah pemilihan.

Minggu, 09 Maret 2014

Saatnya Mengembalikan Investasi Politik


OLEH Nasrul Azwar


Untuk menuju kekuasan politik sepasang kandidat presiden, gubernur, bupati, wali kota, calon legislatif malah wali nagari yang ikut bersaing dalam sebuah pemilu, menjadi omong kosong saja jika mereka tak mengeluarkan uang sepeserpun. Kota Padang baru saja menyelesaikan pilkada putaran kedua. Tapi kita tak tahu, berapa  dana yang dihabiskan dua pasang para kandidat calon Wali Kota Padang itu yang bertarung pada 5 Maret lalu.

Rabu, 15 Januari 2014

Cermin Halte dan Pemko Padang

OLEH Nasrul Azwar

Halte untuk penumpang Trans Padang tanpa tempat duduk
Tak jelasnya konsep, arah, realisasi pembangunan dan penataan Kota Padang 10 tahun terakhir, bukan saja direpresentasikan atau diwakili semrawutnya Pasar Raya Padang, tetapi dapat dilihat dari cara Pemerintah Kota Padang membangun halte dengan melakukan bongkar pasang berulang-ulang. Realitas ini adalah gambaran nyata buruknya tata kelola Pemerintah Kota Padang yang dipimpin Fauzi Bahar selama dua periode dengan dua wakilnya: Yusman Kasim (2004-2009) dan Mahyeldi Ansharullah (2009-2014). 

Selasa, 14 Januari 2014

Sistem Pendidikan: Penjara Nasional

OLEH Nasrul Azwar
Sistem Pendidikan Nasional Indonesia bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia lndonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sistem pendidikan juga harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial, dan sikap menghargai jasa para pahlawan serta berkeinginan untuk maju. Iklim belajar mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri sendiri dan budaya belajar di kalangan masyarakat terus dikembangkan agar tumbuh sikap dan perilaku yang kreatif, inovatif, dan berorientasi ke masa depan.

WAWANCARA DENGAN ANDREA HIRATA: “Lebih Senang Dikontak Guru Ketimbang Pejabat”


Pengantar Redaksi
Buku Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Edensor, dan Maryamah Karpov merupakan karya Andrea Hirata Seman yang mencengangkan banyak orang di negeri ini. Tiga buku, minus Maryamah Karpov, meledak di pasaran. Selain di Indonesia, Laskar Pelangi juga diterbitkan di Malaysia, Singapura, Spanyol, dan beberapa negara Eropa lainnya.

Pekan Budaya: Habiskan Dana Lagi


OLEH Nasrul Azwar
Pekan Budaya Sumbar (Foto Antara)
Pekan Budaya Provinsi Sumatera Barat resmi dibuka kemarin di halaman Kantor Gubernur. Iven tahunan ini berlangsung sejak 4  sampai dengan 10 November 2013. Dari informasi yang diperoleh, pelaksanaan seremoni dan kegiatan digelar di beberapa lokasi: Gubernuran, Taman Budaya dan Museum Nagari, serta Kantor Dinas Budpar. Ini beda dengan tahun lalu yang terpusat. Tema yang diangkat , saya kira cukup “seksi”, yakni Gelar Kreasi Budaya Menuju Ekonomi Kreatif.  

PEMERINTAH DAERAH HARUS RESPONS: Dewan Kesenian Masih Diperlukan




OLEH  Nasrul Azwar

Sekjen Aliansi Komunitas Seni Indonesia (AKSI)


Lembaga kesenian formal—sebutlah ia bernama dewan kesenian—yang ada di Sumatera Barat, baik tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten, lima tahun terakhir nyaris hilang ditelan waktu. Jika pun terdengar suaranya, taruhlah Dewan Kesenian Tanah Datar dan Kota Bukittinggi, tak lebih sekadar menjalankan program sporadis.
Kita mengetahui, dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, tugas dan fungsi dewan kesenian adalah membina, mengembangkan, menghidupkan, dan memajukan kesenian, baik tradisi maupun modern, dan sekaligus membangun peradaban serta kebudayaan. Dewan kesenian yang ada selama ini dikelola masyarakat kesenian di tempat masing-masing.

Senin, 13 Januari 2014

Melipat Dua Minangkabau

OLEH Nasrul Azwar

Membaca Minangkabau dalam perspektif keberagaman (plural) budaya pada saat kini dipandang sangat penting. Masyarakat Minangkabau dalam perspektif kultural dan historistiknya dengan pelbagai elemen dan institusi sosial yang dimilikinya, telah mampu menyelaraskan sekaligus mengembangkan prinsip demokrasi budaya. Kultur Minangkabau dan masyarakat pendukungnya yang terbuka menerima keberagaman, berkontribusi besar pada perjalanan bangsa ini. Tapi itu dulu. 
Kini, meruyak dan menyubur gagasan dan wacana di tengah masyarakat Minang yang justru kontraproduktif dengan semangat prinsip demokrasi budaya dan penghormatan pada keberagaman. Barangkali kasus paling update adalah tentang penolakan berbagai organisasi masyarakat dan individu terhadap rencana pembangunan Superblok Lippo Grup di Kota Padang. Namun, tak sedikit pula yang mendukung pembangunannya.

Rabu, 14 Agustus 2013

207 HARI PDRI YANG NYARIS DITENGGELAMKAN


Bangsa yang Gagap Jujur pada Pahlawannya
OLEH NASRUL AZWAR
Kami, Presiden Republik Indonesia, memberitakan bahwa, pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948, djam 6 pagi Belanda telah mulai serangannja atas Ibu-Kota Jogjakarta. Djika dalam keadaan Pemerintah tidak dapat menjalankan kewadjibannja lagi, kami menguasakan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia, untuk membentuk Pemerintah Darurat di Sumatera
Jogjakarta, 19 Desember 1948
Presiden                                            Wakil Presiden
Soekarno                                           Moh. Hatta

Secarik surat berupa telegram itu, kendati ditujukan langsung kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara—yang saat itu menjabat Menteri Kemakmuran—tak pernah sampai ke tangannya. Besar kemungkinan, telegram itu tak pernah sampai karena Gedung PTT di Yogyakarta keburu diduduki Belanda pada Minggu 19 Desember 1948, itu.
Belanda memang sudah sering mengkhianati hasil perundingan. Beberapa jam sebelum penyerangan itu, pada 18 Desember 1948, pukul 23.30, Dr Beel, Wakil Tinggi Mahkota Belanda menyatakan bahwa Belanda tak terikat lagi dengan Perjanjian Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948. Di sinilah berawal Perang Kemerdekaan Kedua.