Minggu, 22 Desember 2013

DIALOG FORUM EDITOR: Ekonomi Jalan di Tempat


Suasana Dialog Forum Editor edisi khusus di Hotel Ibis Padang
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat 2014 diprediksi tidak banyak berubah dari 2013 alias jalan di tempat. Pengamat menandai pertumbuhan dengan angka-angka, padahal kondisi ril nyaris tak berubah. Untuk kondisi Indonesia, pertumbuhan sering tidak sama dengan kenyataan.
Hal itu terungkap dalam Dialog Forum Editor edisi spesial akhir tahun yang digelar di lantai teratas Hotel Ibis Padang, Sabtu (21/12) malam. Edisi ini akan ditayangkan di Padang TV dan disiarkan RRI Padang serta Radio Classy.
Forum Editor kali ini menghadirkan narasumber dari Rektor Universitas Bung Hatta, Prof. Niki Lukviarman, Ketua KADIN, Asnawi Bahar, Praktisi Hukum, Rusdi Zen, pengamat ekonomi yang juga mantan Kepala BI Cabang Padang, Romeo Risal dan para editor.
Dalam perkembangan diskusi Forum Editor kali ini perekonomian Provinsi Sumatera Barat tahun depan tetap tumbuh ditopang konsumsi dan belanja pemerintah, sementara perdagangan dan investasi tidak akan memberi warna yang kontras.
Memulai pembicaraan, pengamat ekonomi Romeo Risal menilai perekonomian Provinsi Sumatera Barat ke depan akan membosankan. Sehingga Provinsi Sumatera Barat akan tetap tertinggal. Karena orang sudah berlari cepat namun Provinsi Sumatera Barat hanya berkutat pada dana hibah bansos saja. 
"Pengamat dan pejabat menghitung pertumbuhan ekonomi seperti harga cabai di Pasar Bawah, pagi tinggi, sore rendah," kata dia.
Pemerintah mengeluarkan sejumlah angka-angka, namun tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Hadirnya perkebunan sawit dan karet, namun tidak ada pengaruh siginifikan pada perbaikan ekonomi masyarakat.
"Bagian terbesarnya, bahkan sangat besar dibawa ke luar Provinsi Sumatera Barat," kata Romeo.
Rektor UBH, Prof Niki Lukviarman menilai, perekonomian Provinsi Sumatera Barat ke depan tidak jauh berbeda dari 2013. Sejalan dengan daerah lain, Provinsi Sumatera Barat juga akan memasuki tahun pemilu. Dari DIPA Provinsi Sumatera Barat memperoleh angka besar dari pemerintah pusat, namun perekonomian Provinsi Sumatera Barat masih ditentukan tingkat konsumsi. Belum ada dari pengembangan investasi.
"Perekonomian kita tidak akan beranjak dari tingginya konsumsi, baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah. Dengan begitu belum tampak akan ada pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dengan investasi," sebutnya.
Menurutnya, saat ini pemerintah belum mampu menggerakan perekonomian masyarakat. Apalagi untuk menggunakan anggaran saja pemerintah masih lemah, serapan APBD rendah. Sementara perekonomian masyarakat masih tergantung dengan konsumsi pemerintah.
Apalagi katanya, pengembangan investasi belum serius. Karena pembangunan Provinsi Sumatera Barat tidak berkontributif pada pengembangan investasi. Seperti investasi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Selain itu keluarnya Peraturan Daerah (perda) tentang tanah ulayat. Sementara pemerintah belum menentukan daerah investasi.
Di lain sisi, praktisi hukum, Rusdi Zen menilai untuk menarik investasi tidak terlepas dari regulasi. Jika ingin membuka pintu untuk investasi, maka pemerintah harus menentukan daftar negatif investasi. Sehingga akan membuka daerah dan bidang inventasi baru.
"Saat ini di Provinsi Sumatera Barat tidak ada daftar negatif investasi, sehingga investasi yang masuk cendrung pada satu bidang saja. Begitu juga daerah tujuan investasi, seharusnya itu sudah ada," ujarnya.
Terkait tanah ulayat, menurutnya pemerintah jangan menentukan dengan sistem kadastrial, karena tanah ulayat yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau itu ada kesepakatan.
Redaktur Pelaksana Harian Singgalang, Sawir Pribadi menilai, tumbuhnya perekonomian secara makro justru berdampak buruk pada masyarakat kecil. Terutama dengan masuknya mobil murah, sementara infrastruktur jalan tidak ada penambahan. Sehingga akan mempengaruhi kelancaran transportasi.
"Sedangkan terkait tanah ulayat, hak milik itu hanya satu-satunya ada di Indonesia. Satu kaum memiliki satu ulayat, yang turun temurun. Sehingga hak itu harus dihargai," katanya.
Ketua Forum Editor, Heranof lebih menyorot perputaran uang di Provinsi Sumatera Barat. Seperti orang-orang kaya Provinsi Sumatera Barat belanja kemana? Mulai dari pajak kendaraan bermotor, ekspor sawit besar uang tidak berputar di Provinsi Sumatera Barat. Sehingga tidak ada pengaruh bagi perekonomian Provinsi Sumatera Barat.
Menurutnya, keinginan usaha masyarakat cukup tinggi, tapi tidak ada inovasi. Sehingga dunia usaha tidak tumbuh. Keberpihakan pemerintah sangat dibutuhkan.
"Jika tidak ada keberpihakan pemerintah, maka perekonomian kita hanya akan menjadi angka-angka," ujarnya.
Kebijakan Fokus
Wartawan senior, Gusfen Khairul menilai pemerintah memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus memiliki kebijakan yang fokus. Sementara saat ini belum nampak apa fokusnya Gubernur Irwan Prayitno yang sudah tiga tahun menjabat.
Dicontohkannya, zaman Gubernur Hasan Basri Durin, ada perekonomian kerakyatan, Zainal Bakar fokus pada pembangunan infrastruktur, Gamawan Fauzi lebih banyak seremoni untuk menarik pariwisata, sementara pada Irwan Prayitno dengan program satu sapi satu petani juga belum jelas perkembangannya.
Ketua Kadin Sumbar Asnawi Bahar juga berharap pemerintah fokus, nilai ekspor Provinsi Sumatera Barat yang tinggi pada 2011 kemudian melemah hingga 2013. Dari 2,3 miliar dolar, kemudian turun 1,07 miliar dolar. Ekonomi Provinsi Sumatera Barat juga sangat bergantung pada kinerja ekonomi eropa.
Bahkan, Asnawi tidak yakin 2014 investasi asing akan masuk. Untuk itu diperlukan perbaikan kinerja ekspor. Pemerintah harus fokus satu target.
"Jika ingin mengundang investasi harus fokus,"ujarnya.
Demikian dikuatkan Rome Risal, menurutnya Provinsi Sumatera Barat harus memiliki konsep yang jelas. Memiliki unggulan, leadership.
"Provinsi Sumatera Barat itu memiliki ekstra ordinari dalam konsep perekonomian," ujarnya.
Asnawi menyarankan Provinsi Sumatera Barat fokus pada pengembangan pariwisata. Karena potensi wisata Provinsi Sumatera Barat sangat besar. Selain itu Provinsi Sumatera Barat juga spesifik.
Secara umum narasumber diskusi memperkirakan tidak ada lompatan besar terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Barat 2014. Jika tidak ada keberpihakan pemerintah dan pembenahan infrastruktur. Maka Provinsi Sumatera Barat akan tetap berada pada posisi 20 di Indonesia.
Hadir juga dalam diskusi tersebut pengusaha muda kreatif dari Tangkekek, Fefri Rusji (Adji). Ia menyatakan untuk memulai usaha, ia berusaha meminjam ke bank, Rp50 juta, tapi tak dapat. "Saya akhirnya meminjam ke koperasi, sekarang omset saya Rp140 juta/bulan dan bank mulai mendekat," kata dia.  (MN)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar