Rabu, 18 Desember 2013

Perempuan tentang Tubuh-tubuh dan Globalisasi: Jadilah Perempuan Pembangkang


OLEH Ka’bati
Penulis Novel Padusi dan Mahasiswa Sosiologi Pascasarjana Unand

Saat ini–setidaknya di Kota Padangsangat sulit kita mencari kepala perempuan yang bebas dari  tusukan jarum atau untaian manik-manik dan segala aksesoris lainnya, terutama pada jam-jam kerja. Perempuan PNS, perempuan guru, perempuan dosen, perempuan mahasiswa, perempuan dokter, perempuan politik, siswi sekolah rata-rata berdandan cenderung sama; Rambut di kucir tinggi lalu dibungkus dengan kain berbahan kaos yang diikat ketat. Belum cukup puas dengan tutup seperti itu, rambut dan kepala ditimbuni lagi dengan jilbab warna warni dan dipaku dengan peniti rumbai-rumbai, alasannya: Modis.

Tetapi dari mana munculnya keinginan tampil modis dengan jilbab ala India dan Timur Tengahsetidaknya India/Timur Tengah yang mereka imajinasikaan—itu?
Ini jelas tak ada hubungannya langsung dengan perintah tuhan tetapi ini erat kaitannya dengan Perda berbusana muslim yang ada di kota ini. Perda itu telah mengkondisikan tubuh perempuan dalam pengawasan penguasa, untuk tampil sebagaimana yang dikehendaki; Berjilbab. Ketika tekanan ‘wajib jilbab’ muncul berbarengan dengan keharusan untuk tampil modis yang gencar dikampanyekan media, maka muncullah beragam gaya orang dalam berjilbab. Inilah yang dipandang sebagai bentuk kreatifitas. Tetapi sesungguhnya itu tak lain dari kreatifitas yang lahir dari kungkungan.
Bermula dari Perda-Perda yang dibuat oleh penguasa, kehidupan masyarakat kota Padang ini kemudian menjadi terkendalikan dalam sebuah sistem pengawasan (surveillance) global. Kita seolah-olah berada dalam sebuah penjara yang sipirnya adalah kita sendiri. Bayangkan saja, betapa menyedihkannya kondisi tersebut. Tiba-tiba saja kita merasa canggung jika anak-anak kita pergi ke sekolah tanpa jilbab, merasa bersalah ketika pergi ke kantor tidak membungkus kepala dengan jilbab tetapi tidak merasa terganggu ketika jilbab itu digantung selepas jam sekolah atau jam kerja dan menggantinya dengan pakaian musim panas yang serba longgar dan terbuka jika ingin ke warung atau berbual dengan tetangga.
Memang hal ini tampaknya sederhana dan seolah-olah bersesuaian dengan perintah agama, tetapi sesungguhnya di balik itu ada sebuah jebakan yang telah disiapkaan oleh pemegang kekuasaan yang sangat sadar bahwa tubuh sesungguhnya adalah kekuatan. Karena itu wacana pengaturan tubuh baik tubuh sosial maupun tubuh individu sangat penting. Tubuh perlu dikontrol dan diawasi serta didisiplinkan agar mudah ‘dikendalikaan’. Itulah yang sedang dialami oleh manusia, dan sesungguhnya yang paling rentan dalam pengaruh pengawasan ini adalah tubuh perempuan. Lalu siapa yang muncul sebagai hero (yang mengeruk keuntungan) dibalik semua fenomena ini? Tentu saja pembuat peraturan. Kondisi ini kemudian diklaim oleh penguasa sebagai keberhasilan mereka mengatur masyarakat. Kepatuhan masyarakat menjadi modal untuk mempertahankan kekuasaan.
Pembicaraan-pembicaraan di atas mengemuka dalam diskusi bertemakan tubuh perempuan dan globalisasi yang digelar LSM Nurani Perempuan (NP), Jumat (6/4) lalu. Dalam diskusi yang dihadiri oleh para aktivis perempuan, akademisi dan budayawan tersebut, Drs. Fadlillah.M.Si, dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unand Padang yang hadir sebagai pembicara mengajak perempuan untuk membebaskan dirinya dari kungkungan kekuasaan yang menghegemoni tubuh perempuan lewat pengetahuan. “Diperlukan sebuah sistem pendidikan yang membebaskan. Perlu ada sekolah untuk perempuan,ujar Fadlillah dalan closing statementnya.
Tekanan yang tercipta dari sebuah sistem otoritas hannya bisa dibongkar dengan mewacanakan hal baru yang mencerahkan. Perempuan harus diajak keluar dari lingkaran kekuasaan yang mengkonstruksi kehidupan mereka dan kemudian membebaskan mereka dari tuhan-tuhan palsu yang berwujud pemerintah, senat dan perda-perda, demikian pendapat Dra. Ranny Emilia M.Phil, akademisi dari FISIP Unand. “Kerusakan masyarakat ini sudah sistemik. Kita harus melawannya dengan mendekonstruksi sistem yang ada. Membongkar kekeliruan berpikir pemerintah, akademisi dan politikus yang tampil sebagai pemegang kekuasaan yang korup. Perempuan mesti mengambil peran dalam proses dekonstruksi ini,” ujarnya antusias.
Rezki Khainidar dari Yayasan Anak Indonesia berpendapat bahwa penguasaan terhadap tubuh sebenarnya tidak hanya terhadap perempuan, tetapi juga terhadap anak-anak dan lelaki. “Pokoknya disemua lini kehidupan kita telah dijajah oleh sistem kekuasaan besar. Bahkan untuk melahirkan anak saja yang merupakan proses sangat alamiah, kita tidak punya kesanggupan lagi. Segalanya harus dengan keputusan dokter. Tuhan kita telah diambil alih. Rukun iman kita juga telah bertambah!” ujar dokter yang memutuskan jadi aktivis ini.
Melengkapi wacana yang berkembang dalam diskusi, Rusli Marzuki Saria mengemukakan bahwa yang harus diupayakan adalah memunculkan sikap kritis perempuan. “Perempuan itu mestinya jadi pembangkang. Jangan menurut saja,” ujar penyair yang akrab dengan sapaan Papa ini. Dengan membangkang terhadap arus utama yang deras, maka perempuan bisa membebaskan dirinya. Tidak terbawa arus begitu saja. Hal inilah yang menurut Papa belum banyak muncul di Padang.
Menanggapi Papa,  Jendrius, kandidat doktor Universitas Malaya berpendapat bahwa yang sangat perlu dibebaskan itu adalah perempuan kelas menengah yang ada dalam sistem birokrasi pemerintahan, karena berdasarkan penelitian, merekalah yang sangat rentan di pengaruhi, karena mereka berada langsung di bawah naungan sistem sekaligus menjadi agen (aktor) dari sistem tersebut. Ini menunjukkan bahwa sistemlah yang membuat perempuan tak berdaya. Buktinya One-One pedagang sayur di Pasar Raya malah tidak terpengaruh oleh segala macam model jilbab tersebut. Mereka, kaum perempuan yang dipandang kelas bawah itulah yang berani membangkang pada pemerintah juga terhadap sistem besar yang jauh lebih mapan. “Bahkan menceraikan suami yang tidak memberikan penghasilan, atau menikah sampai tiga-empat kali bagi mereka hal biasa. Coba, mana ada perempuan kelas menengah yang seberani mereka?” tunjuk Jendrius yang bekerja sebagai peneliti dan dosen di FISIP Unand.
Diskusi dengan tema-tema pembebasan di atas memang menarik untuk diikuti sebagai dinamika sosial. Persoalannya adalah, bagaimana membawa ide-ide yang muncul saat diskusi ke dalam sebuah gerakan sosial yang membumi. Di sinilah seringkali kelemahannya. Ide yang muncul menjadi impoten (layu) ketika dibenturkan dengan sistem yang sedang berjalan. Ada ‘kemalasan’ untuk berbuat, ada rasa tidak berdaya ketika yang dituntut adalah kerja keras. Kalau sudah begini maka apa boleh buat.
Namun menurut saya, apa yang dilakukan oleh Nurani Perempuan, dengan menggelar diskusi seperti ini adalah sebuah kerja awal yang baik. Membuka ruang-ruang bagi publik (public space) untuk membicarakan masalah mereka, perempuan membicarakan tubuh mereka. Ruang publik penting sebagai tempat individu-individu merumuskan diri mereka sendiri, wujud dari perlawanan terhadap sistem dan kolonialisasi baru yang menjajah kehidupan.
Semoga saja LSM Nurani Perempuan dan LSM-LSM lainnya di kota ini mampu mengagendakan kegiatan diskusi-diskusi terbuka seperti ini secara rutin. Dan kita sebagai warga masyarakat jangan sampai melewatkan keberadaan ruang-ruaang diskusi tersebut. Inilah bentuk sederhana dari sekolah perempuan (Sakola Padusi) yang kita cita-citakan. n

Tidak ada komentar:

Posting Komentar