Rabu, 12 Februari 2014

Dua Otokritik tentang Melayu



OLEH Deddy Arsya
“Melayu mati karena pangkat—karena jabatan!” kata Hamka dalam sebuah ceramahnya, mungkin di tahun 1970an, ketika dia dengan rutin mengisi pengajian di RRI dan TVRI. Saya hanya punya rekaman audionya, dan tak ada penanda tahun di situ.
Hamka barangkali tidak membaca Orientalism karya Edwar Said yang terkenal itu. Sebuah telaah kritis terhadap kecendrungan ilmuwan barat dalam menilai timur; kritik keras atas kerja para orientalis yang melakukan ‘generalisasi’ atas watak kultural masyarakat yang ditelitinya. Menurut Said, upaya ‘pengidentifikasian tabiat’ dilakukan para ilmuwan Eropa terhadap timur jajahan, yang pada akhirnya melahirkan generalisasi yang bias atas watak kultur masyarakat itu.

Tetapi, jika pun Hamka telah membaca Edward Said, dan sekalipun kita juga telah membaca kritik yang sama, kita terkadang sulit untuk mengelak dari stereotipe di atas. Kita, si pendengar, tetap akan mengangguk-angguk mendengar cemoohan Hamka, sembari tersenyum kecut mungkin. Hamka toh tengah mencemooh bangsanya sendiri, sebab tidakkah dia juga seorang Melayu? Tetapi bukan semata otokritik Hamka itu sebabnya tentu. Kita mengangguk-angguk dan tersenyum kecut karena apa yang dikatakan Hamka mendapat pembenaran dalam realitas; kadang-kadang (atau malah seringkali) kita temukan ‘generalisasi tabiat’ itu terbukti.
Dalam dunia Melayu, pangkat atau jabatan bagai riwayat yang kekal. Idiom ‘mati karena pangkat’ menegaskan ‘ambisi’ orang Melayu terhadap jabatan yang besar. Tidak ada orang ingin mati demi sesuatu jika tidak karena sesuatu itu begitu berharga atau begitu diinginkan. Dalam sejarah Orang Melayu juga akrab dengan berbagai tipe jabatan. Dalam dunia kesastraan sekalipun, misalnya, hari ini di dunia Melayu ada jabatan atau pangkat tertentu untuk sastrawan. Jabatan semacam itu hanya terdapat dalam dunia Melayu. Di kota besar dunia Melayu, di Pekanbaru, ada pangkat ‘sastrawan pemangku negeri’. Di kawasan Melayu semenanjung yang kini tengah maju, ada jabatan ‘sastrawan negara’—yang kabarnya layaknya jabatan resmi lain mendapat gaji tetap dari pemerintah dan berhak menggunakan fasilitas-fasilitas negara.
Orang-orang yang percaya pada generalisasi di atas akan berkata bahwa akan banyak contoh lain untuk membuktikan tabiat orang Melayu bersoal jabatan itu. Di sisi yang satu orang Melayu terbiasa enggan menonjolkan dirinya. Biografi atau otobiografi rata-rata orang Melayu biasanya selalu didahului ‘apologia’ pada halaman paling awal; biografi atau otobiografi itu ditulis atas dasar ‘desakan’ dari pihak di luar diri si tokoh demi pertimbangan ‘agar kelak dapat menjadi pelajaran bagi generasi mendatang’—telaahan atas karya biografi atau otobiografi ini diuraikan dengan menarik dalam sebuah penelitian van Klinken yang terbit beberapa tahun yang lalu. Namun di sisi yang lain, orang Melayu terlihat begitu gila pangkat; dengan demikian sesungguhnya juga gila akan ‘pengakuan’—akan ‘keakuan’. Bacalah curiculum vitae kebanyakan orang Melayu, seringkali akan memamerkan jabatan mereka yang beruntai-untai panjang. Ketika seorang Melayu menjadi walikota, misalnya, nyaris dia tidak pernah semata menjabat walikota. Di waktu yang bersamaan dia bisa ‘menjadi yang lain’ sebanyak mungkin, dan itu seakan-akan sebagai sebuah keharusan: menjadi ketua alumni sekolah ini, sekjen partai itu, kepala himpunan sana, pimpinan organisasi sini. Seseorang Melayu seperti ingin mengoleksi jabatan.    
Jabatan yang berbagai tentu saja membutuhkan birokrasi yang kompleks. Semakin banyak jabatan, semakin kompleks birokrasi, semakin tambun makan dengan demikian birokrasi itu semakin bergerak lamban. Jika sejarah sekali lagi ditilik, kata si pendukung stereotipe, istana-istana Melayu masa lalu memang dipenuhi para pejabat—dari yang rendah sampai yang tinggi. Jalan kekuasaan istana itu lamban dan seringkali ini membikin gerah orang Eropa yang terbiasa efisien jika berhubungan dengan mereka. Ini memunculkan generalisasi baru: Melayu tidak efisien!
Di sisi yang sama, istana-istana Melayu menjadi medan pertarungan memperoleh pangkat. Bacalah Tuhfat an Nafis, penting untuk menilik sejarah Melayu itu, tidak hanya dihiasi sengketa demi sengketa antar kerajaan Melayu, tetapi juga sengketa dalam tubuh sebuah kerajaan Melayu itu sendiri dengan motif tiada lain memperebutkan jabatan. Dengan gampang, Melayu yang elok bahasa bisa menjadi beringas karena kedudukan. Kenyataan ini, memunculkan stereotipe baru: Melayu beringas!
Kita kadang tidak bisa menolak untuk mengangguk-angguk mengiyakan, tetapi di sisi yang bersamaan kita pun sangsi. Apakah upaya pembenaran atas stereotipe kemelayuan itu bisa dibenarkan? Tidakkah para kolonialis juga melakukan reduksi fakta-fakta khusus menjadi pola-pola umum seperti yang dilakukan di atas? Tidakkah upaya itu hanya akan semakin menegaskan dominasi pikiran kolonial terhadap kita yang telah menjadi masyarakat postkolonial? Tidakkah itu hanya akan membuat banyak orang gerah atau mungkin berang di tengah berbagai agenda ‘kebangkitan Melayu’ yang sedang gencar-gencarnya dilakukan?
Melayu, kata yang mengandung banyak kebingungan hari ini. Apa menjadi ‘Melayu’ itu sebenarnya? Bagi seorang Indonesia, kata Goenawan M ohamad dalam sebuah esai pada tahun 1980an, ‘Melayu’ adalah sebuah suku. Bagi orang Singapura dan Malaysia, Melayu berarti sebuah ras. Bagi sebagian yang lain Melayu adalah semacam cemooh—Melayu malas dan sebagainya.
Berbagai pihak telah mencoba menjelaskan identitas Melayu pada berbagai seminar dan pertemuan ilmiah—yang belakangan semakin rajin diadakan, dan menjadi agenda rutin tampaknya dalam dunia intelektual dan akademis kita, dan juga agenda rutin pemerintah untuk menghabiskan jatah anggaran mungkin. Tetapi, sampai hari ini, penyakit bingung itu masih menampakkan tanda-tanda yang belum sembuh. Bingung bersoal siapa yang Melayu dan siapa yang bukan; atau siapa yang lebih Melayu dari yang lain misalnya. Banyak negeri menonjolkan dirinya sebagai paling Melayu—atau sebagai pusat Melayu? Apa yang dituliskan Fatris M Faiz baru-baru ini di jejaring sosial mewakili keadaan itu. “Kata Malaysia, mereka lebih ‘Melayu’, hingga negara mereka dapat diartikan: negara orang Melayu. Pusat kerajaan Melayu itu di sini, di Palembang, bukan di mana pun—kata Orang Palembang. Orang Riau, sibuk menulis sejarah, novel, puisi seakan berkata: kamilah yang lebih Melayu dari Melayu-Melayu mana pun. Orang Minang bilang: Melayu itu akarnya dari sini tau! Orang Jambi berkata kalau mereka-lah orang Melayu yang asli, ‘lihat, kami punya candi!’ ....”
Tetapi kita hampir saja lupa, bahwa kata ‘Melayu’ pada awalnya sesungguhnya hanyalah penunjuk untuk sebuah elit/kelas dalam istana; kata ‘Melayu’ merujuk pada bangsawan kerajaan. Tetapi kemudian, Melayu diperluas tidak hanya sebuah kelas dalam strata sosial istana, Melayu juga berarti seluruh rakyat atau kawula yang dipimpin oleh bangsawan-bangsawan istana itu. Lalu Melayu dibekukan dalam teritori sejak kedatangan penjajah barat. Sebagai mana banyak suku bangsa lain di Indonesia, Melayu tidak sepenuhnya lahir begitu saja, tetapi lebih sering dilahirkan. Melayu sebagai identitas adalah juga ‘ciptaan’. Istilah ‘Melayu’ sebagai sebuah identitas mengalami pembekuan dalam konteks politik teritorial kolonial.
Kekuasaan Belanda secara tegas membekukan identitas Melayu, sebagaimana Batak maupun Dayak, atau Minangkabau mungkin, yang sebelumnya cair dan lokal, dan kemudian menteritorialkannya di sebuah peta—kekuasan penakluk bagaimana pun sangat membutuhkan peta-peta semacam itu. Gagasan ini, kata Klinken, dalam sebuah artikel yang baru-baru ini diterbitkan, kemudian permanen setelah penjajahan berakhir. Identitas yang kita sandang sekarang, dengan begitu, adalah identitas warisan, hasil konsepsi kolonial? Tetapi kenapa pula kita harus cemas akan hal itu? Tidakkah zaman sudah berubah, identitas dimaknai sudah tidak setegas di masa lampau di mana batas-batas suku bangsa dan etnisitas menjadi penting? Tidakkah sudah sejak lama juga ‘batas-batas’ itu hanya tinggal ‘garis putus-putus’?   
Identitas etnis merupakan sesuatu yang sudah ‘kuno’ memang, namun dewasa ini, van Klinken sekali lagi boleh dikutip, bahwa banyak yang kembali percaya bahwa etnisitas secara kontinu harus diperundingkan kembali—dalam konteks yang berganti ke arah politis. Bukankah orang-orang hanya sadar atau semakin sadar mereka memiliki identitas ketika mereka berinteraksi dengan orang luar? “Identitas etnis berkembang melalui persaingan, bukan melalui isolasi (keterasingan),” kata seorang sosiolog, J. M. Yinger, pada tahun 1985. Mungkin sebab itulah kini pembicaraan mengenai identitas semakin ramai.
Di Malaysia dan Singapura, di mana ‘Melayu’ mengalami ‘persaingan’ dengan China dan Keling, barangkali wajar jika kemelayuan mereka hendak dipertegas. Di Riau maupun di Kepri, atau di Minangkabau sendiri yang lebih homogen, untuk apa harus ikut bersibuk-sibuk dengan kemelayuan?  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar