Rabu, 02 April 2014

Membangun Kebudayaan Maritim

OLEH Indra J Piliang
Ketua Dewan Pendiri Nangkodo Baha Institute
Indra J Piliang
Dalam rangka mengisi waktu luang ketika menghadiri acara Partai Golkar di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, saya berkesempatan memancing di pantai Piaman Laweh. Atas jasa baik Pak Akhir, mantan Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri (SUPMN) Pariaman, saya dan sejumlah teman berlayar ke lautan biru.
Semula, kami merencanakan untuk memancing pada malam hari. Tetapi, kondisi muara sungai Batang Naras sedang pasang elang (tidak tinggi), maka kapal tidak bisa melaut. Terpaksa kami menunggu pagi hari, lalu berangkat pada 19 Juli 2011.

Ombak menampar-nampar. Perjalanan yang terasa menantang. Kapal tergoncang. Pengalaman yang sudah lama tidak saya rasakan dan alami. Terakhir kali menyeberangi laut dengan motor boat saya lakukan dari Ternate ke Tidore tahun 2008, bolak-balik. Dan perahu kami mendekati perahu nelayan yang sendirian memancing ikan. Sejumlah teman jatuh terkapar, mabok laut.
Siangnya, kami singgah di Pulau Kasiak (Pulau Pasir) milik Departemen Kelautan dan Perikanan RI. Sejumlah pekerja sedang membangun tempat tinggal bagi petugas menara mercusuar yang dipasang di pulau itu. Pulau kecil yang indah khas tropis. Matahari menyengat. Sekitar pukul tiga sore baru kami ke laut lagi, memancing, setelah puas bermain di Pulau Kasiak.
Saya tentu tak ingin bercerita soal apa yang kami rasakan dan lihat selama perjalanan memancing itu. Yang saya sadari kemudian, ternyata “orang Pariaman” tidak bisa melaut. Lalu, bagaimana dengan nasib Anggun Nan Tongga yang sudah berubah menjadi hotel? Bagaimana juga dengan Nangkodo Baha? Apakah benar suku bangsa Minangkabau tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang dunia maritim? Ataukah kemaritiman identik dengan Malin Kundang, seorang anak yang lahir miskin, lalu menjadi saudagar di rantau orang dan dianggap durhaka kepada ibunya?
 ***
Sumatera Barat langsung berbatasan dengan Lautan Hindia. Di sinilah dulu, pada akhir abad ke 16, para pedagang Eropa berdatangan dan melayarkan kapal menuju Pulau Jawa hingga Ternate dan Tidore. Pantai Pariaman salah satu menjadi tempat persinggahan itu, selain Tiku di Agam. Hanya saja, melihat Pariaman dan Padang Pariaman dari arah lautan, terasa sekali betapa sulitnya mencari muara untuk melabuhkan kapal. Apalagi pelabuhan yang memang dibuat oleh manusia, sama sekali tidak ada.
Padahal, pelabuhan adalah jembatan bagi dunia darat dan dunia laut. Tanpa ada pelabuhan, sulit sekali bagi kapal-kapal skala kecil dan menengah untuk bersandar. Perahu-perahu barangkali dengan mudah bisa dibawa ke muara sungai atau dihela bersama-sama naik ke pasir pantai. Tapi kapal jelas tidak bisa. Kalau tidak ada pelabuhan, bagaimana manusia, ikan, ataupun hasil angkutan laut lainnya bisa didaratkan?
Kalau dihitung, dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar, terdapat 7 kabupaten dan kota yang memiliki lautan, yakni Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Artinya, terdapat 7 Dinas Kelautan dan Perikanan di Sumbar, ditambah dengan Dinas Kelautan dan Perikanan di tingkat provinsi. Dari sini saja terlihat betapa laut menjadi wilayah yang dibelah-belah oleh dinas-dinas pemerintahan daerah.
Padahal, ketika saya memancing sore harinya, laut membawa kami hanyut sampai ke Tiku, Kabupaten Agam. Soalnya, kapal tidak ditambatkan. Sauh sama sekali tidak dilepaskan. Nah, kondisi ini sama dengan para nelayan. Mereka datang dari pelbagai daerah, lalu memasuki wilayah laut yang luas itu. Tidak ada pagar di lautan biru itu. Pantai Pariaman yang dimasuki pelaut dari Sibolga atau Pesisir Selatan atau Jawa, sudah biasa. Sebagian malah menggunakan bom ikan, sehingga merusak terumbu karang. Dinas-dinas pemerintah sama sekali tak terlihat ramai, ketika kasus-kasus seperti itu terjadi.
Luasnya laut dan banyaknya dinas, jelas kurang efektif bagi pengelolaan laut dan isinya, berikut penduduk yang mencari makan di dalamnya. Saya kira akan jauh lebih efektif dan efisien apabila dinas-dinas kelautan di masing-masing kabupaten dan kota di Sumbar ini disatukan. Selain nelayan yang diatur sedikit, masalah yang dihadapi di lautan juga tidak terlalu banyak. Dengan penyatuan kekuatan, akan ada usaha yang lebih serius lagi di depan untuk memajukan bidang kelautan dan perikanan di Sumbar.
***
Di luar laut, nelayan ataupun dinas-dinas pemerintah, patut kita pikirkan kembali kehadiran maritim dalam kebudayaan Minangkabau. Dari tambo kita tahu betapa daerah pesisir dianggap mewakili daerah rantau. Akibatnya, sebagai daerah rantau, daerah pesisir kurang mewakili struktur “pemerintahan” adat di ranah Minang. Yang lebih celaka lagi, daerah pesisir dianggap sebagai pintu masuk segala sesuatu yang merusat adat dan budaya Minangkabau.
Daerah pesisir dan laut telah menjadi anak tiri dalam kebudayaan Minangkabau. Akibatnya, perlakuan atas pesisir dan laut juga tidak selayaknya. Bupati Padang Pariaman (yang meliputi Kota Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai) Anas Malik, dulu, membersihkan pantai Pariaman dari kotoran manusia. Pekerjaan yang justru mengharumkan namanya. Hanya saja, sampai sekarang, nasib pesisir bagaikan halaman belakang sebuah rumah yang tak boleh terlihat oleh tamu.
Sudah saatnya Sumatera Barat memikirkan lagi perkembangan daerah pesisir dan laut, berikut para nelayan yang mempertaruhkan hidup di dalamnya. Paling tidak, saya melihat ada beberapa kapal nelayan yang tidak digunakan, milik Pemda Kabupaten Padang Pariaman. Menurut informasi yang saya peroleh, kapal-kapal pemberian pemerintah pusat itu sulit melaut. Pertama, biaya pembelian bahan bakarnya yang mahal. Kedua, konstruksinya yang tidak sesuai dengan laut Sumbar yang bergejolak.
Padahal, dari lautlah sejumlah nama terkenal di jagat mitologi Minangkabau, termasuk Malin Kundang, Anggun Nan Tongga dan Nangkodo (Nahkoda) Baha. Diperlukan penggalian yang lebih dalam atas model-model teknologi yang pernah digunakan di laut oleh rakyat Sumatera Barat. Begitu juga hubungan perdagangan, agama, budaya dan politik yang pernah begitu hiruk-pikuk di pantai barat Sumatera pada abad-abad lampau.
Dari sana, sudah saatnya memikirkan kebudayaan maritim di Minangkabau. Kontruksi yang sudah ada dalam tradisi, tinggal digali dan ditelusuri dengan visi yang jauh menjangkau ke depan. Kalau tidak, Sumatera Barat hanya akan tergantung kepada kebudayaan agraris yang semakin lama semakin terdesak oleh kemajuan zaman. Begitulah…n


Indra J Piliang, The Indonesian Institute, Jln Wahid Hasyim No. 194, Jakarta Pusat. Twitter: @IndraJPiliang

Tidak ada komentar:

Posting Komentar