Selasa, 01 April 2014

Penyair Salon dan Politikus Salon

OLEH Deddy Arsya
Pengarang

WS. Rendra, penyair yang terkenal itu, di tahun 1980an, pernah memperkenalkan sebuah istilah yang kemudian juga terkenal: ‘penyair salon’. Mereka, tulis Rendra dalam sebuah sajak, adalah penyair yang asyik-masyuk “bersajak tentang anggur dan rembulan” sementara melupakan realitas sosial yang buruk tempat di mana mereka berpijak. Penyair yang sibuk bersolek diri dengan keindahan kata-kata, tetapi tidak mau terlibat dalam kenyataan pahit dari masyarakatnya. Ketika itu, Orde Baru memang sedang makmur akibat ‘boom’ minyak. Pembangunanisme dirayakan, tetapi bersifat berat sebelah. Di tengah kemajuan ekonomi rezim, kepincangan sosial merebak. Rendra berbicara dalam sajaknya pada konteks ini.

Namun, tulisan ini tidak akan berbicara lebih banyak lagi tentang penyair, pun tentang implikasi ‘boom’ minyak Orde Baru. Tulisan ini tentang politikus.
Istilah yang lebih-kurang persis juga pernah dipakai di masa silam yang lebih jauh, oleh seorang akademikus pribumi zaman kolonial. Bukan untuk menyindir penyair, tetapi menyindir para pelaku politik pada zamannya. Kaum pergerakan, mereka yang lebih kurang memiliki tabiat seperti penyair yang dimaksudkan Rendra: mereka yang sibuk membangun citra, mempercantik diri dengan jumbai kata-kata, tetapi tidak mau peduli atau tidak melakukan apa-apa untuk kehidupan rakyat banyak.
“Salon politicus”, demikian istilah tersebut, diperkenalkan Dr. Muhammad Amir pada tahun 1925, dalam sebuah buku bertajuk Bunga Rampai, Kumpulan Karangan yang Terbit Tahun 1923-1939. Tahun ketika istilah ini diperkenalkan adalah tahun ketika kegandrungan pada politik sedang menanjak naik di kalangan kaum bumiputra (politik etis dianggap telah berimplikasi lain: memberi kesadaran politik yang luas bagi anak jajahan). Kaum komunis belum memberontak, pemberontakan baru terjadi setahun kemudian, pada 1926/27. Rapat-rapat akbar, pertemuan-pertemuan politik, masih leluasa dilakukan. Nyaris belum banyak larangan, presdelict misalnya, atau upaya pembungkaman. Jargon pemerintah kolonial yang terkenal dalam periode pergerakan politik, rust en orde (keamanan dan keteraturan, istilah yang sering digunakan untuk memberangus lawan politik pemerintah jajahan), masih belum nyaring terdengar. Pemerintah kolonial memang kadang-kadang was-was terhadap gerakan politik pribumi, tetapi belum bersikap keras.
Di panggung-panggung rapat akbar itu, pejuang politik berbicara dengan kata-kata berjumbai, mencitrakan dirinya seorang pejuang keadilan, atau paling tidak mengatasnamakan rakyat. Mereka memermak diri untuk terlihat cantik di depan kalayak, di depan massa pendengar yang memang sedang antusias pada politik. Mereka ingin membuat para pendengarnya terpukau, untuk itu, dengan berani mereka serang kesewenang-wenangan pihak kolonial, mereka kutuk kebejatan pegawai pemerintah misalnya.
Tetapi, tidak semua di antara kaum pergerakan itu, sebagaimana dikatakan M. Amir,  betul-betul “jang maoe memikoel konsekwensi dari kejakinannja”. Yaitu mereka yang mau setia pada apa yang diucapkan. Mereka yang mau menanggung setiap kata-kata yang dikeluarkannya, bukan sekedar untuk mendongkrak citra dirinya di depan orang ramai. Di antara yang banyak itu, ada bergelimpangan oportunis-oportunis, yang memasuki kancah politik untuk “mengisi sakoe sendiri”, demikian tulis M. Amir.
***
Ada sebuah novel yang dengan pas memperlihatkan kecendrungan oportunistik ini dalam kalangan kaum pergerakan. Sebuah novel berbahasa Belanda, Buiten het Gareel, yang terbit pada 1939, yang ditulis seorang Indonesia bernama Suwarsih Djojopuspito, (yang baru-baru ini edisi terjemahannya diterbitkan kembali menjadi Manusia Bebas). Suwarsih menulis, bahwa di antara mereka yang berjuang untuk memajukan masyarakat, ada banyak orang yang hanya menjadikan organisasi, perkumpulan, atau pun organ politik, sebagai kuda tempat menonggokkan badan sampai ke tujuan. Tujuan yang tak lebih dari kepentingan diri sendiri, untuk “... hanya mengejar kesenangan belaka dan oleh karena itu mengira dapat membeli keluruhan budi,” demikian tulis novel itu. Mereka terjun ke dunia politik dengan tujuan “... mengumpulkan uang secepat mungkin.”
Kalimat-kalimat serupa itu ditulis, seperti telah juga disinggung, ketika kegandrungan akan politik sedang menanjak naik di kalangan kaum pribumi Indonesia. Tidakkah seperti juga kini, ketika kran politik terbuka dan memancar dengan derasnya? 
Namun, apakah kaum politikus kita, akan mau dan mampu menanggungkan, seperti apa yang ditanggungkan tokoh Sudarmo dan Sulastri dalam novel Suwarsih: sepasang suami-istri ini bersetia pada perjuangan pergerakan sekalipun hidup dalam kemiskinan? Mereka, tokoh kita itu, adalah orang-orang yang mau merasakan apa yang tadi disebut M. Amir sebagai “kesoesahan, kemelaratan, dan kemiskinan”? Sementara kawan-kawan di sekeliling mereka berebutan menjadi pegawai gubernemen Belanda yang dulu pernah mereka lawan berapi-api; sementara di dunia kita kini orang-orang partai beramai-ramai menangguk keuntungan dari jabatan politis yang sedang diembannya untuk memperkaya diri sendiri, menambah rumah dan mobil, bahkan istri? Kesusahan hidup membuat mereka ngeri. Pada akhirnya, mereka ini menjadi ‘spion’ polisi reserse Belanda untuk menjaring sesama teman pergerakan, atau (sebagaimana kawan-kawan Sudarmo) setidak-tidaknya bungkam demi menjaga keselamatan diri pribadi padahal sebelumnya suara mereka begitu nyaring.
***
Musim politik kini telah datang lagi. Sebentar lagi pemilu akan dilangsungkan. Hari-hari kita kini diisi informasi seputar itu, baik oleh suratkabar cetak, elektronik, maupun media-media online. Ke mana pun kita berjalan, akan bertemu dengan baliho, ke mana pun mata memandang akan terlihat poster orang-orang politik itu. Hidup kita tiba-tiba saja seperti dipenuhi oleh foto dan tanda gambar orang-orang yang sebelumnya tidak pernah hidup dalam hari-hari kita.
Semoga ke depan kita menemukan mereka yang betul-betul berjuang untuk orang yang diatasnamakanya, bukan berjuang demi “mengisi sakoe sendiri”, sebagaimana M. Amir katakan hampir seratus tahun yang silam. Semoga kita tidak lagi menemukan ‘salon politicus’, politikus salon, yang pandai bersolek, memoles dirinya di depan orang ramai, tetapi tidak mampu melakukan yang terbaik untuk rakyatnya.   
Padang, 2013
Deddy Arsya, pengarang


Tidak ada komentar:

Posting Komentar