Senin, 11 Agustus 2014

RENUNGAN PROKLAMASI REPUBLIK INDONESIA: Bagaimana Kita Menilai PRRI?

BAGIAN 2

OLEH H Kamardi Rais Datuak Panjang Simulie
Pemuka adat dan wartawan
Kamardi Rais Datuak Panjang Simulie
Jalan ke luar dari kemelut Tanah Air pada waktu itu maka oleh Presiden dan PM Djuanda diadakan Munas (Musyawarah Nasional) di Jakarta. Munas juga dimaksudkan untuk merekat dan memposisikan kembali Dwi Tunggal Soekarno-Hatta yang sudah menjadi Dwi Tanggal.
Untuk menghadapi Munas pada bulan September 1957 itu para Pimpinan Daerah Bergolak seperti Dewan Banteng (Sumteng), Dewan Gajah (Sumut), Dewan Garuda (Sumsel) dan Permesta bertemu di Palembang, tanggal 7-8 September 1957 untuk menyatukan sikap.
Musyawarah Nasional
Koran-koran yang jadi terompet PKI dan pendukung Soekarno melansir berita dengan judul huruf-huruf “banner” bahwa Ahmad Husein takut datang ke Jakarta menghadiri Munas tanggal 10-14 September 1957.
Apa yang terjadi ?

Ternyata Ketua Dewan Banteng itu nongol di Jakarta. Bahkan dengan wajah berseri-seri dan dalam keadaan segar bugar, berkaca mata hitam turun dari pesawat. Ia melambaikan tangannya seraya tersenyum kepada penyambutnya di Bandara Kemayoran. Ia disambut dengan pencak-silat Kumango, silat Piaman dan Lintau.  Pada waktu itu belum terbiasa penyambutan dengan tari gelombang atau tari pasambahan. Di belakangnya nampak Penasihat delegasi Dewan Banteng Engku Moh. Sjafei Kayutanam, Mr. Abu Bakar Djaar, Ramawi Izhar (Komisaris Dewan Banteng Jakarta), Gubernur Jambi Djamin Dt. Bagindo. Sementara Penasihat Dewan Banteng lainnya, Kolonel TB. Simatupang (ex KSAP) bergabung dalam Munas. Dari Permesta juga hadir Letkol Ventje Sumual dan rombongan. Letkol Barlian dari Dewan Garuda Palembang juga hadir.
Pidato Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Husein berkali-kali mendapat aplaus tepuk tangan dari peserta Munas. Menurut laporan pers pada waktu itu yang saya catat Husein tidak sungkan-sungkan berbicara blak-blakan di depan Panglima Tertinggi APRI Bung Karno yang melihat tajam kepada Husein yang sedang berpidato di mimbar. Sementara tokoh Proklamator Bung Hatta tersenyum-senyum saja yang duduk di sebelah Bung Karno. Sedangkan PM Djuanda dan KSAD Nasution dilaporkan pers menekor penuh arti.
Berkata Husein :
“Ketika orang menaikkan bendera putih ketundukan kepada musuh, ketika itu kami tetap berjuang dengan mengorbankan harta dan jiwa untuk menyelamatkan Negara Republik Indonesia yang tercinta ini di bawah pimpinan PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) yang berkantor di bawah pohon-pohon kayu dalam rimba raya Sumatera.”   

Tepuk tangan panjang sekali dari hadirin menyambut tekanan pidato Ahmad Husein. Laporan pers dalam buku harian saya “Acta Diurna”  saya cocokkan lagi dengan menanyakan kepada Bapak Moh. Sjafei pada tahun 1958 karena beliau sebagai Penasihat delegasi Dewan Banteng.
Sedikit pengalaman penulis ketika operasi badai pasukan APRI yang mengepung Lintau bulan Juni 1958, kami menghindar sekitar 11 orang di tepi batang Sinamar Kenagarian Halaban, 50 Kota. Saya tanyakan langsung kepada Bapak M. Sjafei jalannya sidang Munas yang berlangsung 10-14 September 1957 di Jakarta.
Kami yang menghindar menyelamatkan diri di tepi batang Sinamar pada tahun 1959 itu adalah M. Sjafei (Menteri Pendidikan dan Kesehatan PRRI), Prof. Dr. Idris (Dekan Fakultas Pertanian Unand di Payakumbuh) dokter Musbar (Kepala RSU Payakumbuh), Mayor Makinuddin HS (Komandan Pertempuran Lima Puluh Kota), A. Chatib Bupati Militer 50 Kota beserta Ibu Tuti Chatib, Kapten CPM Ramli, Zainit (sekarang bergelar Dt. Muncak masih hidup di Situjuh Batur). Dia adalah ajudan Bapak Makinuddin HS dan sekitar 5 orang prajurit PRRI dari Kompi IV Batalion 2009 dan sejumlah pemuda Halaban yang mengawal di Ateh Koto (dekat jalan Payakumbuh-Lintau), kemudian ada staf Pak Sjafei, staf Bupati 50 Kota, staf Prof. Dr. Idris dan staf dokter Musbar.
Buku Harian saya “Acta Diurna” tersebut saya bacakan di depan Bapak M. Sjafei. Beliau mengangguk membenarkan catatan saya itu bahwa memang begitu yang disampaikan Ahmad Husein dalam Munas. Lalu beliau berkomentar : “Ada yang menarik lagi,” katanya. Pada sidang Munas hampir akan ditutup, Ahmad Husein interupsi : “Saya mengusulkan kata Husein “agar peserta Munas ini pergi ziarah ke makam Jenderal Soedirman di TMP Semaki di Yogya,” katanya dengan suara lantang. Lalu hadirin menjawab : “SETUJU”!, Yang tak pergi : Soekarno, Hatta, Djuanda dan saya sendiri karena kurang sehat. Selebihnya berangkat ke Yogya, ulas Pak Sjafei.
Husein Tasirobok
Yang lebih menarik lagi tambah M. Sjafei setelah sidang pertama Munas ditutup, Letkol A. Husein termasuk saya, dan lain-lain tentu meninggalkan ruangan. Setelah memperhatikan Bung Karno, Hatta dan Djuanda telah menuju pintu, maka kami berusaha melalui jalan lain. Ternyata “basirobok” juga dengan Bung Karno, Bung Hatta dan PM Djuanda. Saya yang sudah tua, kata Bapak Sjafei (waktu itu usia sudah lebih 60 tahun) kaget begitu mendengar suara A. Husein dalam keadaan berdiri tegap sempurna secara militer : “Siaaap! Hormaat!” katanya menghormati Presiden. Lalu Presiden Soekarno membalas penghormatan  Letkol A. Husein. Seperti seorang bapak kepada anaknya, Presiden menepuk bahu Ahmad Husein seraya berkata : “Eh, Overste! Kau pintar pidato, ya?” Lalu dijawab Husein tegas : “Siap! Kan Bapak yang mengajar!” Nampak Nasution senyum di belakang Djuanda. Kemudian Bung Karno berpaling kepada Hatta lalu berkomentar pula : “Engku!” Bung Karno memanggil M Sjafei yang pernah menjadi Menteri Pengajaran Republik Indonesia dalam Kabinet Sjahrir kedua tahun 1946.“Lihat! Bung Hatta stelan jasnya baru. Masih ada benangnya yang tertinggal,” kata Bung Karno sembari mengipaskan saputangannya ke baju Bung Hatta. Bung Hatta tak hilang akal : “Waduh! Harumnya saputangan Bung Karno,” semuanya tertawa, kemudian berlalu.
Suasana sidang Munas tersebut menghilangkan sejenak atmosfir hantam menghantam, hujat menghujat dan pembangkangan daerah-daerah bergolak yang oleh koran-koran Jakarta disebut perwira-perwira nakal seperti A. Husein, Sumual, Simbolon, Barlian, D.I. Somba, Saleh Lahade, Dahlan Djambek, Zulkifli Lubis, dan lain-lain. Rasanya tidak akan terjadi perang saudara antara Pusat dan Daerah beberapa bulan kemudian.
 Ada yang berpendapat bahwa peristiwa kecil dialog seorang Presiden yang cukup berwibawa dan punya kharisma dengan seorang bawahannya Ahmad Husein ketika basirobok di salah satu gang Gedung  Proklamasi (tempat Munas) menggambarkan “jiwa belah” atau bermuka dua Pemerintah Pusat khusus dalam menghadapi Sumatera Barat plus Ahmad Huseinnya.
Pada tanggal 22 Desember 1956 (dua hari setelah Ahmad Husein mengambil alih jabatan Gubernur Sumatera Tengah Ruslan Muljohardjo), maka Kolonel Maludin Simbolon juga mengikuti jejak Ahmad Husein dengan mendaulat Gubernur Sumatera Utara St. Komala Pontas. Ternyata Pusat punya instruksi rahasia agar Kepala Staf TT I Letkol Djamin Gintings mendaulat Panglimanya Simbolon. Jika Djamin Gintings tak berhasil maka Letkol Wahab Makmur (Komandan Resimen II) TT I Bukit Barisan telah dipersiapkan pula. Maka pada tanggal 26 Desember 1956 Djamin Gintings berhasil mendaulat Kolonel Simbolon dan Simbolon menghindar ke daerah Dewan Banteng mungkin dengan pertimbangan agar tak terjadi pertumpahan darah dalam satu korps.
Tapi tindakan Ketua Dewan Banteng Ahmad Husein mulus saja pada 20 Desember 1956 itu di Gedung Nasional Bukittinggi.
Bahkan pidato sambutan Gubernur Sumatera Tengah Ruslan Muljohardjo menegaskan, inilah jalan sebaik-baiknya agar pembangunan daerah dapat terlaksana di republik ini, kata Ruslan.
Tak ada yang mendaulat Ahmad Husein, misalnya Mayor Sofyan Ibrahim yang Kepala Staf Resimen IV atau Mayor Nurmathias yang Komandan Sektor di Bukittinggi. Malah Letkol Ahmad Husein yang disebut salah seorang perwira nakal itu dilantik lagi sebagai Komandan KDMST (Komando Daerah Militer Sumatera Tengah). Padahal Pemerintah Pusat nampak memperlihatkan muka masam kepada Kolonel Simbolon, Sumual, D J Somba, dan lain-lain.
Namun ada juga yang berpendapat mungkin karena daerah Sumatera Barat tempat lahirnya Bung Hatta, salah seorang Proklamator R.I, Bapak Bangsa bersama Bung Karno.
Tapi ketika di Padang dicetuskan PRRI, Pusat pulalah yang lebih dulu menghantam dan memborbardir Sumatera Barat dibandingkan dengan daerah bergolak lainnya.
Komentar orang pula karena Bung Karno melihat Natsir, Sjafruddin Prawiranegara dan Prof. Soemitro ada di samping Husein. Partai Islam Masjumi dan PSI menolak Konsepsi Presiden termasuk I. J. Kasimo dari Partai Katholik. Semua tokoh itu lawan-lawan politik Bung Karno.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar