Selasa, 12 Agustus 2014

RENUNGAN PROKLAMASI REPUBLIK INDONESIA: Bagaimana Kita Menilai PRRI?

Bagian 3

OLEH H Kamardi Rais Datuak Panjang Simulie
Pemuka adat dan wartawan

Pada penghujung tahun 1957 itu para tokoh politik nasional yang beroposisi dengan Presiden Soekarno dan Djuanda banyak yang hengkang dari Jakarta.
Natsir, Sjafruddin, Djambek di Padang
Mohammad Natsir yang Ketua Umum Partai Islam terbesar Masjumi berdua dengan Mr. Moh. Roem berada di Medan menghadiri Dies Natalis UISU (Universitas Islam Sumatera Utara). Kebetulan Mr. Moh. Roem adalah Ketua Dewan Kurator Universitas Islam tersebut.

Sehabis acara Dies, kedua tokoh Islam itu tidak langsung terbang ke Jakarta, tapi mampir di  Padang. Di Padang keduanya mengadakan pertemuan dengan tokoh Masjumi daerah seperti Buya Duski Samad yang menggantikan H. Mansur Daud Dt. Palimo Kayo sebagai Ketua Masjumi Sumatera Tengah karena Dt. Panglimo Kayo sebagai Dubes RI di Irak.  H. Darwis Taram Dt. Tumanggung (Koordinator Masjumi se-Sumatera), Zamzami Kimin (anggota konstituante), Sjarif Said (tokoh Masjumi Sumbar), Buchari Tamam, dan lain-lain.
Dua hari setelah itu, Mr. Moh. Roem kembali ke Jakarta, sedangkan Natsir tetap tinggal di Padang. Dalam pernyataannya kepada pers dikatakannya bahwa ia tidak akan kembali ke Jawa. Laut jawa airnya keruh karena sungai-sunaginya banyak membawa lumpur. Lagi pula kapal yang saya tompang tak ada lagi di Teluk Bayur, katanya. Ketika ditanya pendapatnya tentang Kabinet Djuanda, Natsir berkomentar singkat: Pemerintah semakin merancah ke dalam rawa,” katanya.
Tak lama setelah itu Gubernur Bank Indonesia Mr. Sjafruddin Prawiranegara sampai di Palembang setelah melakukan peninjauan ke Stanvac Sungai Gerong.
Besoknya terbit tulisannya berupa surat terbuka nasional di dalam sk. Batanghari Sembilan Palembang dan koran-koran tanah air lainnya. Dijelaskannya mengapa ia meninggalkan Jakarta. Jakarta sekarang sedang mengalami chaos yang amat sangat. Dan saya tak mau mati konyol dimangsa oleh binatang-binatang buas dalam tubuh manusia. Jakarta sekarang adalah battle of conflicting interest and powers (pertempuran antara berbagai kepentingan dan kekuasaan) ucapnya kepada pers. Setelah melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh Sumatera Selatan dan Dewan Garuda, lusanya Sjafruddin Prawiranegara sudah berada pula di Padang di daerah Dewan Banteng. Nampak pula Amelz, Sjarif Usman, dan lain-lain.
Kolonel Dahlan Djambek Deputy KSAD yang rumahnya digranat ketika kolonel itu sedang mandi dan diberitakan koran bahwa Pamen asal Sumatera Barat itu mengejar orangnya sampai ke jalan depan rumahnya  kini Djambek sudah nampak pula di Padang.
Dalam suatu pertandingan bola di lapangan Banteng, sekarang lapangan Imam Bonjol. Dahlan Djambek duduk sederet dengan Ketua Dewan Banteng Ahmad Husein, Sjarif Usman dan Ketua PSSI Pusat Mr. Maladi eks Kepala RRI Pusat dan eks Menteri Olagraga RI.
Baiklah kita kutipkan keterangan Mr. Maladi yang datang ke Padang pada tahun 1990-an dan memberikan makalah dalam seminar PDRI di aula IKIP Padang tentang peranan Radio dalam era PDRI, 1949. Walaupun saya (Maladi) orang Pusat dan kebetulan Ketua PSSI waktu itu saya aman saja di daerah Dewan Banteng. Saya duduk berdampingan dengan Ketua Dewan Banteng Ahmad Husein dan makan malam bersama Ahmad Husein. Ini bukti bahwa perjuangan Dewan Banteng bukan perang kesukuan, bukan anti Jawa. Saya tahu, tambah Maladi, bahwa Sekjen Dewan Banteng adalah Sulaiman yang juga orang Jawa. Ada Prof Soemitro, juga dari Jawa, sementara Mr. Sjafruddin dari Banten.
Keterangan Mr. Maladi di luar teks tersebut mendapat sambutan dan simpati dari peserta Seminar. Pemakalah lainnya yang saya catat adalah Prof. Dr. Amura, Hubertus Victor Soedjono, eks KSAU PDRI dulu, Azwar Dt Mangiang dan Dr Mestika Zed.
Yang menarik pula dari keterangan Maladi adalah sehabis pertandingan sepak bola sore itu yang dikerubungi orang bukan pemain bola atau seorang Maladi yang orang Jawa, tapi seorang Sersan yang berkumis dan berjenggot. Orang bilang bahwamiliter berpangkat sersan itu adalah Kolonel Zulkifli Lubis, wakil KSAD yang menghilang dari Jakarta. Tapi saya tak lihat wajah Kolonel Lubis, kata Maladi, S.H.
Rapat Sungai Daerah
Menjelang awal tahun 1958 ini tak ada tanda-tanda situasi politik akan mereda. Begitu pula situasi keamanan dalam negeri. Di Palembang kantor Redaksi SK Harian Batanghari Sembilan di Jalan Pagar Alam, Palembang, di mana Penulis artikel ini sebagai salah seorang wartawannya digranat orang tak dikenal. Untung saja tak ada korban jiwa. Kebetulan Harian Batanghari Sembilan dipimpin oleh Rasyad Nawawi salah seorang tokoh Dewan Garuda dan seorang tokoh Masjumi Sumatera Selatan dengan Pemrednya AC. Bawaihi dan Hamdani Said yang juga penyokong Dewan Garuda. Sama dengan situasi Dewan Banteng dengan Sk Haluan Padang di mana Pemrednya Bung Darwis Abbas adalah Ketua Seksi F Dewan Banteng.
Wartawan Annas Lubuk sering mengontak saya dengan titip pesan via pedagang yang pulang-balik Padang-Palembang pedagang agar saya segera meninggalkan Kota Mpek-Mpek. Panglima anda Barlian nampaknya ragu-ragu menghadapi situasi yang sudah memuncak, pesannya Letkol Barlian memang banyak pertimbangan a.l. karena secara geografis Palembang dekat dengan Jakarta.
Memangnya Panglima TT II Sriwijaya, Letkol Barlianlah yang mengusulkan kepada Letkol Ahmad Husein supaya Dewan Perjuangan yang diketuainya mengundang Ventje Sumual (Permesta), Kolonel Simbolon, Dahlan Djambek, dan lain-lain ditambah dengan tokoh-tokoh politik seperti Sjafruddin Prawiranegara, Moh. Natsir, Burhanuddin Harahap dan lain-lain untuk bertemu di Jambi atau tempat yang ditunjuk dan dirasa aman.
Maksud Barlian agar Dewan-dewan Daerah tidak terlanjur dengan sikap siap perang dengan pusat.
Usul Letkol Barlian itulah yang direspons oleh Ahmad Husein. Kebetulan pada tanggal 20 Desember 1957 itu Husein akan bertemu dengan Ventje Sumual di Singapura. Husein menunjuk Sungai Dareh di tepi Sungai Batanghari di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung (sekarang Kab. Dharmasraya) untuk tempat rapat.
Siap perayaan natal di Singapura, Ventje Sumual terus ke Tokyo, sedangkan Husein kembali ke Padang.
Pulang dari Singapura, Husein memberitahu Barlian bahwa pertemuan Sungai Dareh akan dilangsungkan pada tanggal 8 Januari 1958 yang akan dihadiri para senior militer, seperti Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dahlan Djambek, Kolonel Maludin Simbolon, Letkol Ventje Sumual. Juga diundang para politisi, Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Prof. Soemitro Djojohadikusumo, Mr. Burhanuddin Harahap, Sjarif Usman, Amelz dan lain-lain.
Pertemuan rahasia tersebut berlangsung dua hari bertempat di Gedung Pasanggerahan lama di tepi sungai Batanghari, Sungai Dareh di seberang Pulau Punjung.
Hari pertama 8 Januari 1958 khusus militer dan pada hari kedua gabungan antara tokoh politisi dan militer.
Tokoh Masyumi dari Aceh, Amelz, Residen H. Darwis Taram dan Kapten CPM Ramli Komandan Detasemen Polisi Militer di tempat pengungsian (1959) menceritakan bahwa dalam pertemuan di Sungai Dareh itu, Ketua Dewan Banteng merangkap Ketua Dewan Perjuangan Letkol A. Husein yang jadi tuan rumah menekankan bahwa gerakan daerah baik Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, Permesta, Sisingamangaraja, Lambung Mangkurat, Sunda Tunggal, dan lain-lain adalah gerakan untuk menyelamatkan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Tak ada semiangpun dalam hati dan jiwa kita untuk bertindak desintegrasi untuk memecah negara ini. Gerakan kita adalah gerakan koreksian. Koreksian terhadap para pemimpin kita yang bercokol di Pusat yang menyimpang dari garis revolusi. Kemerdekaan itu adalah jembatan bagi rakyat menuju kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan.
Tapi kenyataannya sekarang, kata A. Husein, Pemerintah Pusat tak hendak mendengarkan kebenaran yang kita suarakan. Apa yang dikatakan oleh A. Husein dari Dewan Banteng tersebut tak obahnya dengan ungkapan orang Minang “barabab ka talingo kabau”, artinya betapapun seronoknya gesekan rabab di telinga kerbau, namun kerbau tak akan ambil peduli. Yang menarik baginya adalah rumput tebal yang ada di depannya.
Kemudian rapat Sungai Dareh tersebut menyatukan sikap bahwa perlu diingatkan lagi Pemerintah Pusat untuk kembali ke jalan yang benar sesuai dengan konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku. Jika tidak, masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan tujuan Proklamasi Kemerdekaan tidak akan tercapai sampai hari kiamat.
Gerakan-gerakan daerah menolak konsepsi Presiden Soekarno berupa Kabinet Gotong-Royong dan Dewan Nasional yang tak ada dalam konstitusi. Presiden bilang : “Alle leden van de familie aan tafel, aan en eet tafel en werk tafel”! semua keluarga berada di depan meja, makan bersama  dan bekerja bersama. Inilah yang gotong royong.
Dewan Nasional itu bersumber dari pemikiran yang bersifat diktator, otak yang kacau balau. Anggota Denas ditunjuk oleh Presiden menurut kemauannya sendiri. Padahal negara dan Pemerintahan kita demokratis.
Ada di antara anggota Dewan Nasional seorang anggota militer yang berpangkat rendah. Lalu bagaimana menegakkan disiplin padanya? Kalau yang bersangkutan ditegur karena melanggar disiplin, dia akan lari sebagai anggota Denas yang berfungsi memberi nasehat kepada Presiden baik diminta atau tidak?
KSAD, KSAU dan KSAL jadi anggota Denas. Kalau para Kepala Staf itu tidak sejalan dengan Menteri Pertahanan yang membawahinya, maka para Kepala Staf Angkatan itu akan berlindung di bawah Denas.
Sementara Kabinet Gotong Royong menurut konsepsi Presiden juga ditolak. Presiden, katanya, tak mau menunggangi kuda berkaki tiga. Kaki yang satu itu adalah PKI. Padahal PKI sudah pernah mengkhianati Republik ini dengan pemberontakan Madiun 18 September 1948. Lagi pula orang-orang komunis itu berkiblat ke Moskow dan mereka adalah Atheis, anti Tuhan.
Dengan lidah tidak bertulang tokoh komunis Tiongkok Chou En Lai terang-terangan mengatakan begitu mendarat di Kemayoran, Jakarta dulu, bahwa : “We are Communist, Atheist (kami orang komunis adalah Atheis). Sudah jelas hal itu bertentangan dengan Pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa.
Yang menarik dari rapat Sungai Dareh tersebut adalah kehadiran Letkol Ventje Sumual dari Permesta. Akhir Desember 1957, Sumual dan A. Husein sama-sama berada di Singapura. Minggu pertama Januari 1958 Sumual dari Singapura ke Pekanbaru menyewa kapal kecil bersama Prof. Dr. Soemitro Djoyohadikusumo, Tokoh PSI yang Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang telah meninggalkan jabatannya. Di Pekanbaru ditunggu oleh Dewan Banteng untuk terus ke Padang dan Sungai Dareh. Perjalanan rahasia itu lepas dari intel Pusat dan luput dari pengamatan pers di Singapura, Pekanbaru dan Padang. 
Rapat Sungai Dareh menyimpulkan bahwa gerakan daerah sebagai gerakan moral, gerakan koreksian dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di NKRI ini tak boleh mundur. Diberi tempoh dalam masa satu bulan ini, kiranya Presiden bersedia kembali kepada UUDS (1950), mencabut konsepsinya dan membubarkan Kabinet Djuanda yang inkonstitusional. Bagi gerakan daerah berlaku peribahasa “Raja alim raja disembah, Raja lalim raja disanggah”

Tidak ada komentar:

Posting Komentar