Minggu, 04 Juni 2017

Bung Hatta–Sjafruddin dan PDRI

OLEH H. Kamardi Rais Dt. P. Simulie (Ketua Umum LKAAM Sumbar)
Pada hari ini, 98 tahun yang silam, persisnya, tanggal 12 Agustus 1902, lahirlah seorang putra bangsa di Bukittinggi, Minangkabau. Putra itu adalah Dr. H. Mohammad Hatta yang kita kenal sebagai Proklamator Kemerdekaan RI, Wakil Presiden pertama, Perdana Menteri RI dan Perdana Menteri RIS 1949/1950.

Barangkali tidak perlu dijelaskan lagi bahwa tokoh Proklamator Kemerdekaan RI ini seorang tokoh teladan, jujur, lurus, disiplin, sederhana, taat beragama dan tokoh politik dan ekonom yang merakyat.
Nah, dalam rangka memperingati  hari lahir  Bung Hatta dan  mengenang jasa-jasanya untuk negara dan bangsa, penulis ingin mengemukakan secuil episode perjuangan kepemimpinan Bung Hatta dan hubungannya dengan PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) yang berpusat di Sumatera 1948/1949.
Sungguh amat langka kita baca hubungan Hatta dengan PDRI atau betapa  dan bagaimana peranan  Bung Hatta dalam PDRI. Penulis mencoba membalik-balik buku catatan harian lama, sekitar 30 tahun yang silam, ketika saya masih aktif dalam dunia kewartawanan. Saya merasa berbahagia sekali dapat mewawancarai Mr. Sjafruddin Prawiranegara, mantan Ketua PDRI yang berkunjung ke Sumatera Barat selaku Ketua Husami (Himpunan Usahawan Muslim Indonesia), pada tahun 1970.
Selain dari Padang dan Bukittinggi, Sjafruddin menyempatkan diri untuk mengunjungi Payakumbuh dan Suliki, daerah pedalaman yang dipilihnya sebagai basis perjuangan, baik pada tahun 1948/49, ketika memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), maupun pada tahun 1958/1961 ketika memimpin Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).
Ia berbicara di depan masyarakat Suliki dan Koto Tinggi yang sudah 10 tahun pula ditinggalkannya. Saya catat pesan-pesannya yang pendek tidak lebih dari 10 menit karena tenggorokannya tersekat oleh isak tangisnya yang sekonyong-konyong.
“Saudara-saudaraku …,” katanya. Dua kali kita berjuang menentang kezaliman.
Pertama, menentang kezaliman penjajahan Belanda 1948/1949 yang hendak mencengkramkan kukunya kembali di tanah air kita. Kita tegakkan PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia). Lalu perjuangan kita yang kedua, menentang kezaliman diktator  Soekarno yang dibantu oleh orang-orang PKI yang atheis. Kita namakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia). Kita berjuang dengan hati yang tulus. Penuh ikhlas untuk menegakkan kebenaran di bumi ini sebagai suruhan agama kita, Islam. Setelah amnesti dan abolisi, Pemerintah Soekarno memenjarakan kita. Pak Natsir, Pak Prawoto, Bung Sjahrir, wartawan Muchtar Lubis, dan Buya HAMKA distrom supaya mengaku berbuat yang tidak-tidak. Demikian di zamannya Orde Lama.
Sekarang  Orde Baru sudah berdiri di bawah Jendral Soeharto. Apakah pemerintah Orde Baru itu demokratis atau mau zalim pula?
Tak tahulah! Yang jelas Pak Prawoto mau merehabilitir Masjumi, juga partainya Bung Sjahrir PSI yang dibubarkan Diktator Soekarno tak dapat izin dari Jendral Soeharto.” Sjafruddin kemudian tak sanggup meneruskan pidatonya. Lalu ia menangis terisak-isak. Saya layangkan pandangan kepada masyarakat yang hadir, semuanya menekurkan kepala ikut terharu dan menangis pula.
Kemudian Bupati 50 Kota Ahmad Sjahdin Datuk Bandaro berdua DP Sati Alimin memapah Sjafruddin dari podium ke tempat duduknya.
Setelah rombongan kembali ke Payakumbuh, sampai di depan gerbang kantor Bupati 50 Kota seraya memandang ke jalan tengah Pasar Payakumbuh, saya ingatkan Pak Sjafruddin Prawiranegara bahwa dari jalan tengah pasar ini terus sampai 20 km ke selatan, kita akan sampai ke Halaban di lereng Gunung Sago, tempat Bapak Sjaf melahirkan PDRI, 22 Desember 1948.
Pak Sjafruddin kembali menghapus air matanya. “Waduh, Saya tak mungkin ke Halaban sekarang karena saya sudah dijadwalkan memberi ceramah di Padang,” katanya.
PDRI Konsep Hatta
Siap makan malam di rumah  Pak A. Siar Dt. Rajo Pilihan (Ketua Husami Payakumbuh), saya duduk berdekatan dengan Pak Sjafruddin Prawiranegara di dampingi ayahanda DP Sati Alimin. Beliau DP. Sati Alimin adalah bekas guru saya di HIS/SNI di Payakumbuh dulu dan penghimpun karangan terpilih Mohd. Natsir yang berjudul Capita Selekta. Sementara itu, saya ingin konfirmasi dengan tokoh No. 1 PDRI tersebut. Yang saya tanyakan, “Benarkan Pak Sjafruddin tidak menerima mandat dari Presiden Soekarno dan Wapres Hatta yang memberi kuasa kepada Menteri Kemakmuran RI Mr. Sjafruddin Prawiranegera yang sedang berada di Bukittinggi untuk membentuk Pemerintah Darurat di Sumatera?”
Apa jawab Sjafruddin? “Memang benar, saya tak pernah terima mandat itu. Saya tanya Kapten Islam Salim, Pak Hidayat, dan lain-lain juga tak pernah terima. Mungkin ada kalangan masyarakat yang pernah dengar dari radio, kabar itulah yang berkembang,” katanya.
Yang menjadi tanda tanya besar sekarang, kalau memang Bapak tidak pernah terima mandat yang dikirimkan Bung Karno dan Bung Hatta dari Kepresidenan Yogyakarta tersebut, “Kenapa Bapak telah bertindak membentuk PDRI persis menurut mandat itu?” tanya saya lagi.
“Nah,” jawab Pak Sjafruddin. “Tampaknya sebelum kami berangkat ke Bukittinggi saya perlu cerita sedikit tentang itu.”
Lalu beliau meneruskan. “Sebenarnya strategi dan konsep ini adalah konsep Bung Hatta yang pada waktu itu menjadi Wapres dan Perdana Menteri. Situasi Tanah Air semakin gawat dan ada tanda-tanda bahwa perundingan RI-Belanda akan menghadapi jalan buntu. Maka menurut konsep Bung Hatta, Presiden Soekarno akan memimpin Pemerintahan Indonesia dari luar negeri (Exile Government). Hatta akan memimpin Pemerintah Darurat di Sumatera. Sedangkan Dr. Sukiman, Kiayi Masykur, Susanto, Jendral Sudirman, Simatupang dan A.H. Nasution akan tetap memimpin gerilya di Pulau Jawa.
Lalu pada pertengahan Nopember 1948, PM Hatta diminta Mr. Teuku Hassan, mantan Gubernur Sumatera pada waktu itu untuk datang ke Bukittinggi menyelesaikan konflik Mayor Bejo dengan Mayor Malau di Tapanuli. Saya diikutsertakan dengan rombongan tersebut bersama Rusli Rahim dari Pusat Koperasi. Saya akan membantu administrasi keuangan buat Provinsi Sumatera.
Apa yang terjadi kemudian?
Begitu Bung Hatta kembali dari Tapanuli menyelesaikan perselisihan antara Mayor Bejo dengan Mayor Malau, dalam keadaan capek, Bung Hatta memanggil saya di Istana Wapres di Bukittinggi.
Bung Hatta bilang,”Sjaf! Keadaan semakin gawat. Nada-nadanya Belanda mau mengangkangi Perjanjian Renville. Saya diminta Bung Karno kembali ke Yogya. “Sjaf tinggal di sini dulu. Konsep kita kan sudah ada. Tinggal kita melaksanakan saja. nanti saya datang lagi.” Pesan Bung Hatta.
Demikian secuil keterangan dari mantan Ketua PDRI, Mr. Sjafruddin Prawiranegara menyingkapkan peranan Bung Hatta menyangkut dengan kehadiran Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Embryo PDRI sudah ada di Bukittinggi dan lahir dari rahim Ibu Pertiwi Indonesia di nagari Halaban, sekitar 20 km selatan Kota Payakumbuh, di gedung pabrik teh di lereng Gunung Sago, 22 Desember 1948.
Pesan Bung Hatta kepada Sjafruddin sebelum berangkat ke Yogya dari lapangan udara Gadut, Bukittinggi, dilaksanakan Sjafruddin dan kawan-kawan yakni membentuk PDRI di Sumatera.
Menurut strategi atau ilmu siasat perang yang dikembangkan Bung Hatta yang intinya bilamana Belanda dengan sekutunya bermaksud menduduki kota-kota di Indonesia, maka Bung Karno akan memimpin Indonesia dari luar negeri (negaranya belum ditunjuk). Bung Hatta akan memimpin PDRI di Sumatera dan dr. Soekiman, Kiayi Masykur, Jendral Sudirman, Kolonel Simatupang dan Kolonel A.H. Nasution akan meneruskan perjuangan gerilya di hutan-hutan Jawa.
Ternyata para Pemimpin Republik mulai dari Bung Karno, Hatta, Sjahrir, Agus Salim, dalam rapat kabinet memutuskan untuk tetap tinggal di Kepresidenan Yogya dan kemudian ditawan Belanda begitu Lapangan Maguo diserbu di halimun subuh dan Yogya diduduki pada 19 Desember 1948 itu.
Sementara itu, hubungan Jawa dengan Sumatera putus. Hatta tak jadi memimpin PDRI di Sumatera. Bung Karno urung memimpin RI sebagai exile government di suatu negara lain. Namun, PDRI tetap eksis sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah di Indonesia. Panglima Sudirman dan KASAP Simatupang tunduk kepada PDRI. Begitu juga tokoh-tokoh sipil Jawa seperti Mr. Susanto, Soekiman, LJ. Kasimo, Kyai Masykur, dan lain-lain.
Tulisan ini berangkat dari pertanyaan: Benarkah Mr. Sjafruddin Prawiranegara tak pernah menerima mandat dari Bung Karno dan Bung Hatta yang dikirimkan dari Yogyakarta, 19 Desember 1948? Jawabannya adalah sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, rupanya apa yang dinamakan strategi Hatta ini, bak kato urang Minang, “bagi Sjafruddin Prawiranegara sudah dalam paruik Panghulu.” *


Dimuat pertama kali di Harian Singgalang, 12 Agustus 2000 dan Buku Mesin Ketik Tua karya H. Kamardi Rais Dt. P. Simulie, pada 2006.  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar